SURYA.CO.ID, SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur secara tegas menyuarakan desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berani mengambil tindakan radikal mengevaluasi hingga membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbukti tidak produktif.
Langkah amputasi perusahaan pelat merah itu dinilai vital demi menyelamatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Suntikan modal daerah dianggap tak boleh terbuang sia-sia untuk menopang entitas yang gagal memberi dampak positif bagi penerimaan daerah.
Baca juga: Golkar Jatim Respons Wacana Pilkada Tanpa Wakil, Ali Mufthi: Oke Juga
DPD Partai Golkar Jatim menyatakan sependapat terhadap dorongan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur harus optimal.
Bahkan jika diperlukan, evaluasi atau bahkan penutupan BUMD yang tidak produktif bisa dilakukan oleh Pemprov.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim Ali Mufthi menyatakan, bahwa hal ini perlu diperhatikan.
"Saya pikir untuk efisiensi, itu bagus," kata Ali Mufthi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (14/8/2026).
Langkah itu dinilai penting agar BUMD tidak terus-terusan menjadi beban APBD.
"Untuk efisiensi bagus, karena kita memang harus efisien," jelas Ali yang juga Anggota DPR RI.
Baca juga: BUMD Mati Suri Gerogoti APBD, DPRD Jatim Desak Pemprov Jatim Tak Ragu Lakukan Eksekusi
DPRD Jatim meminta Pemprov segera mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang tidak lagi produktif.
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono mendorong agar Pemprov mengadopsi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memangkas BUMN.
"Saya juga akan menyampaikan kepada gubernur nantinya bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk bisa melakukan efisiensi yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu melalui BUMD-nya," kata Blegur saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (2/8/2026) lalu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bakal memangkas BUMN dari 1000 menjadi 250 pada acara KSTI 2026 di JICC, Jakarta, Minggu (28/6/2026) lalu.
Blegur yang juga koordinator Komisi C memastikan bakal mengawal optimalisasi BUMD agar menyumbang PAD.
"Kalau yang stuck saya menyarankan untuk dievaluasi atau ditutup. Kalau memang ada kebijakan harus tutup dan memang membebani dari anggaran pemerintah daerah," jelas Blegur.
Penutupan BUMD merugi dinilai bisa menghemat APBD untuk dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan.
"Nantinya, anggaran itu bisa dialihkan kepada pembangunan sekolah, fasilitas lainnya," jelas Blegur yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya itu.
