POSBELITUNG.CO - Kepastian mengenai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027 hingga saat ini masih memicu tanda tanya besar di kalangan publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan secara resmi adanya penyesuaian penghasilan bagi para abdi negara tersebut.

Pihaknya mengungkapkan bahwa rencana penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2027 tersebut masih berada dalam tahap pengkajian awal.

Ia mengonfirmasi bahwa internal pemerintah sampai sekarang belum melakukan pembahasan teknis yang mendalam terkait agenda penyesuaian hak keuangan para pegawai negeri.

Sikap hati-hati ini diambil guna mematangkan perhitungan fiskal serta menyesuaikan kestabilan kondisi kas negara sebelum kebijakan resmi diluncurkan.

"Gaji ASN belum ada pembicaraan, masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam," kata Purbaya konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Purbaya pun membuka opsi akan mempertimbangkan jika para ASN berkomentar di media sosial (medsos), seperti di TikTok dan meminta kenaikan gaji.

Namun, saat ini rencana kenaikan gaji ASN belum masuk dalam tahap pembahasan.

"Kita belum didiskusikan secara mendalam, kecuali teman-teman di itu, di TikTok komentar, kapan gaji ASN naik? Belum, kita belum bicarakan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, wacana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara.

Purbaya mengatakan, kebijakan terkait gaji PNS diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.

Menurut dia, pemerintah masih perlu mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

“Saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal ke depan untuk memastikan arah pergerakan ekonomi dan tren pendapatan negara dibandingkan periode sebelumnya. (Sumber : Kompas.com)