TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap menjaga pencapaian target pendapatan meski terdapat penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026.
BUMD juga diminta memastikan setiap program yang dijalankan pada sisa tahun anggaran dapat terlaksana secara efektif.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat konsultasi bersama jajaran BUMD dalam pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Nova mengatakan, waktu pelaksanaan APBD Perubahan relatif terbatas. Karena itu, program kerja maupun target pendapatan yang disusun BUMD harus berdasarkan perhitungan yang realistis.
Menurutnya, keterbatasan waktu jangan sampai menjadi alasan bagi BUMD untuk menurunkan target pendapatan tanpa disertai evaluasi dan strategi yang jelas.
"Terkait dengan APBD Perubahan nantinya, kita melihat efektivitas," ujar Nova.
Ia menekankan, pencapaian program kerja harus berjalan beriringan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian Komisi B yakni PT Food Station Tjipinang Jaya.
Perusahaan tersebut berencana melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena terdapat komoditas yang belum mampu dipasarkan sesuai dengan target awal.
Nova meminta persoalan tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memangkas target pendapatan perusahaan.
Sebaliknya, Food Station diminta melakukan verifikasi serta mencari alternatif usaha agar target pendapatan tetap dapat dipertahankan.
"Pendapatan itu harus sesuai dengan target," tandas Nova.
Menurut Nova, evaluasi terhadap program yang tidak berjalan sesuai rencana perlu dilakukan secara menyeluruh.
BUMD juga harus menyiapkan strategi alternatif agar perubahan target pendapatan tidak menjadi pola yang terus berulang setiap tahun.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mendorong penguatan kerja sama antara BUMD dengan perangkat daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membantu perusahaan daerah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Hengky mencontohkan pemanfaatan fasilitas laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk pengujian beras di Food Station.
Menurut dia, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi sekaligus menekan biaya apabila harus menggunakan fasilitas lain.
"Sinergi BUMD itu sangat diperlukan," kata Hengky.
Ia menilai, optimalisasi fasilitas milik Pemprov DKI juga dapat menjadi bagian dari upaya efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah.
Hengky berharap kolaborasi antara Food Station, BUMD lainnya, dan Dinas KPKP dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai persoalan operasional dapat ditekan.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita bisa meningkatkan PAD dari finansi KPKP," tutup Hengky.
Baca juga: Jalankan Instruksi Pramono, Satpol PP Tempatkan Personel di TPS Liar Cilincing Buat Dampingi Liputan
Baca juga: Tangani Sampah Organik, Emak-emak di Warakas Olah Limbah Lingkungan Jadi Pupuk dan Pakan Maggot
Baca juga: Kecelakaan Tragis di Pangandaran: Truk LPG Oleng di Tikungan, Tabrak 2 Mobil hingga 1 Orang Tewas
