BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, segera menggelar deteksi dini di seluruh sekolah sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di lingkungan sekolah.
Langkah itu diawali rapat khusus bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TPPKS) sebelum tim diterjunkan ke satuan pendidikan.
Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Bangka Selatan belum menerima laporan resmi mengenai kasus LGBT di satuan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan, Anshori, mengatakan rapat khusus akan digelar untuk menyusun mekanisme deteksi, pendataan, dan penanganan apabila ditemukan indikasi di lapangan.
Tim TPPK yang telah dibentuk akan menjadi bagian utama dalam pelaksanaan pengawasan sekaligus penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah. Langkah tersebut merupakan upaya pencegahan agar masalah tidak berkembang.
“Kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menggelar rapat khusus. Setelah rapat kita akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mendeteksi dan juga mencari informasi,” kata Anshori kepada Bangkapos.com, Sabtu (15/8/2026).
Anshori menjelaskan kewenangan pemerintah kabupaten berada pada jenjang SD dan SMP, namun perhatian lebih difokuskan kepada peserta didik SMP.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029 yang dalam lampirannya mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non militer.
Menurutnya, masa remaja awal menjadi fase yang membutuhkan perhatian lebih melalui upaya deteksi dini di sekolah.
Ia menegaskan hingga kini belum ada laporan yang valid maupun terperinci terkait kasus LGBT di lingkungan sekolah.
Informasi yang beredar masih sebatas isu sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Karena itu, pemerintah daerah akan segera melakukan verifikasi langsung melalui pendataan di lapangan.
“Sampai saat ini memang belum ada laporan. Insyaallah kami akan segera turun mendeteksi dini agar jangan sampai terjadi ataupun ada di lingkungan sekolah. Kita khawatirkan ini adalah tingkat SMP, karena anak-anak baru mulai akil baligh dan menuju dewasa,” beber Anshori.
Sebagai langkah antisipasi, guru Bimbingan dan Konseling (BK) telah diminta mulai mengidentifikasi siswa yang dinilai memerlukan perhatian khusus.
Apabila ditemukan indikasi atau potensi tertentu, sekolah diminta segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditindaklanjuti bersama tim TPPKS.
Identifikasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan, bukan untuk memberikan stigma kepada peserta didik.
Selain melibatkan sekolah, Disdik Bangka Selatan juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan Satpol PP.
Sinergi lintas instansi tersebut bertujuan memperkuat deteksi dini sekaligus menyiapkan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah memastikan langkah yang ditempuh tetap mengutamakan perlindungan anak.
“Walaupun ada semacam isu dan lain-lain, makanya kami sudah koordinasi dengan dinas terkait. Kita akan turun bersama untuk mendeteksi,” ucapnya.
Anshori menegaskan apabila nantinya ditemukan kasus di lingkungan sekolah, penanganan akan difokuskan pada penyelesaian akar permasalahan tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap bersekolah.
Pendidikan dan pembinaan harus berjalan beriringan agar peserta didik dapat kembali menjalani proses belajar secara sehat.
Pemerintah daerah telah menyiapkan satgas penanganan bersama tim TPPKS di sekolah.
“Terpenting sekolahnya tetap, permasalahannya juga harus diselesaikan sampai ke akar permasalahannya,” pungkas Anshori.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
