Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Syahrul Said Refideso

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Teluk Bintuni, Oskar Ibori, saat ditemui awak media mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di wilayah Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Oskar meminta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, masyarakat sipil yang sedang menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak seharusnya menjadi korban kekerasan bersenjata.

“Pelaku harus bertanggung jawab atas penembakan terhadap masyarakat sipil. Mereka adalah warga yang sedang berkebun dan mencari makan di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” kata Oskar kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Baca juga: Markus Waran Dorong Musprov KONI Papua Barat Tanpa Intervensi, Tekankan Regenerasi

Ia menilai masyarakat sipil tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah berada dalam medan perang antarnegara. Karena itu, Oskar meminta negara memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat Papua, khususnya warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah yang terdampak konflik.

Oskar juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi keberadaan pasukan TNI maupun Polri di wilayah konflik yang menurutnya berpotensi meningkatkan ketegangan dan mengancam keselamatan masyarakat sipil.

Selain itu, PMKRI Cabang Teluk Bintuni meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) segera turun tangan untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara transparan dan objektif. 

Organisasi tersebut juga meminta hak-hak korban maupun keluarga korban mendapatkan perlindungan.

“Kami meminta Menteri HAM segera melihat persoalan ini. Jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa justru menjadi korban dan ditembak seperti berada dalam perang antarnegara,” ujar Oskar.

Oskar turut menyoroti penggunaan senjata dalam penanganan konflik di Papua.

Menurutnya, senjata dan perlengkapan negara yang dibeli menggunakan uang rakyat semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan korban dari kalangan sipil.

Baca juga: Pupuk Kaltim Gelar Program Vokasi D3, 24 Peserta Fakfak Kuliah di ATI Makassar

Ia juga mengkritisi kondisi masyarakat Papua yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.

“Kalau kekayaan alam Papua terus diambil negara, tetapi masyarakatnya masih menghadapi kekerasan dan kehilangan nyawa, maka negara harus mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan di Papua,” katanya.

PMKRI Cabang Teluk Bintuni berharap pemerintah membuka ruang penyelesaian konflik melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog. 

Setiap dugaan pelanggaran terhadap masyarakat sipil juga harus diusut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oskar menegaskan keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan keamanan di wilayah konflik Papua. (*)