SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Provinsi Maluku dan Sumatera Selatan (Sumsel) berdiri di atas dua pilar ekonomi unggulan yang sangat kontras di Nusantara.
Sumsel mengokohkan diri sebagai lumbung energi dan pangan nasional, disokong oleh melimpahnya batubara, minyak, gas bumi, serta bentangan luas perkebunan sawit dan karet.
Di sisi lain, Maluku bertumpu pada kekayaan bahari, potensi perikanan kelautan, sejarah rempah-rempah, serta posisi strategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Namun, bagaimana kekayaan potensi alam tersebut tecermin dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya?
Baca juga: Membedah Angka Kemiskinan Sumsel vs NTB di Tengah Kekuatan Lumbung Energi dan Pariwisata
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Sabtu (15/8/2026) merekam potret menarik mengenai laju pengentasan kemiskinan, ketimpangan desa-kota, hingga beban hidup rumah tangga di kedua wilayah tersebut.
Provinsi Maluku mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 14,91 persen pada Maret 2026, memangkas sekitar 5,32 ribu warga dari garis kemiskinan dibanding September 2025.
Namun, di balik tren positif tersebut, Maluku mengemas ketimpangan spasial yang sangat mencolok antara kawasan perkotaan dan perdesaan:
Perkotaan Sejahtera: Angka kemiskinan di perkotaan Maluku berada pada level sangat rendah, yakni 3,99 persen (turun dari 4,80 persen).
Baca juga: Palembang vs Bekasi: Duel Kas Daerah Antara Kota Pempek dan Raksasa Industri Penyangga Ibu Kota
Tantangan Berat Kepulauan: Sebaliknya, kemiskinan di wilayah perdesaan masih sangat tinggi dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 24,10 persen (dibanding 24,01 % pada September 2025).
Tantangan konektivitas antar-pulau dan logistik wilayah kepulauan ditengarai masih menjadi faktor utama tingginya beban hidup di pelosok desa.
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan (GK) Maluku per Maret 2026 berada di angka Rp 825.638,- per kapita/bulan, di mana 73,18 persen di antaranya tersedot untuk kebutuhan makanan (Rp 604.190,-).
Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku memiliki 6,23 anggota keluarga, maka beban finansial minimum yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga miskin di Maluku mencapai Rp 5.143.725,- per bulan.
Sementara itu, Sumatera Selatan berhasil mengamankan persentase kemiskinan di tingkat single digit, yakni 9,50 persen pada Maret 2026.
Laju penurunannya mencapai 0,35 persen poin, yang sukses membebaskan 28,3 ribu jiwa dari jerat kemiskinan hanya dalam tempo enam bulan.
Berbeda dengan Maluku, perbaikan kesejahteraan di Sumsel terdistribusi lebih merata di kawasan kota maupun desa:
Penguatan Perkotaan: Kemiskinan kota turun menjadi 8,48 persen (berkurang 0,43 % poin).
Penurunan di Desa: Kemiskinan perdesaan menipis menjadi 10,13 persen (turun 0,30 % poin).
Stabilitas harga komoditas perkebunan seperti karet dan sawit, dipadu dengan kelancaran rantai pasok energi regional, terbukti mampu menopang daya beli masyarakat Sumsel hingga ke tingkat tapak.
Meskipun sama-sama mencatatkan tren penurunan angka kemiskinan, tantangan mendasar yang dihadapi kedua daerah membutuhkan pendekatan yang berbeda:
Bagi Maluku: Kunci utama pengentasan kemiskinan terletak pada percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan konektivitas antarpulau guna memangkas tingginya porsi Garis Kemiskinan Makanan di wilayah pelosok.
Bagi Sumsel: Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga komoditas rakyat serta mendorong hilirisasi sektor energi dan pangan agar tren penurunan kemiskinan perdesaan dapat menembus di bawah angka 10 persen.