TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, jajaran Kemenkum Jawa Barat turut berpartisipasi aktif dalam momen penting kenegaraan di tingkat daerah.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sinergi pemerintahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., menugaskan Tim Kerja 1 Zonasi Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, ini mengusung agenda tunggal untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Dalam pidato kenegaraan yang disimak secara saksama oleh perwakilan Kemenkum Jawa Barat dan seluruh undangan tersebut, Presiden memaparkan evaluasi program strategis serta 21 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa kepemimpinannya.
Salah satu lompatan besar yang disorot adalah keberhasilan percepatan target swasembada pangan dari empat tahun menjadi hanya satu tahun. Prestasi ini terwujud berkat langkah berani memangkas 145 regulasi terkait pupuk menjadi cukup 1 Peraturan Presiden, yang terbukti mendongkrak pencapaian swasembada dan meningkatkan keuntungan hingga 225,8 persen.
Tidak hanya itu, kemandirian negara semakin diperkuat dengan pencapaian swasembada energi, di mana Indonesia resmi menghentikan impor solar sejak 1 Juni 2026. Presiden juga memastikan bahwa program hilirisasi dan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, pidato tersebut turut merinci capaian krusial di bidang pembentukan dan penegakan hukum yang sejalan dengan peran institusi hukum, di mana pemerintah telah merampungkan dan mengundangkan 13 RUU hingga Juli 2026, termasuk disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Presiden juga mengapresiasi kinerja lembaga tinggi negara, seperti Mahkamah Agung yang mencatat produktivitas penanganan perkara hingga 99,54 persen, serta Badan Pemeriksa Keuangan yang sukses menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun pada tahun 2025.
Dengan realisasi investasi menembus Rp1.010 triliun pada paruh pertama tahun 2026, kondisi fundamental ekonomi nasional ditegaskan tetap aman dan kokoh di tengah badai ketidakpastian global.
Rangkaian kegiatan yang memuat pesan optimisme dan transformasi bangsa ini kemudian diakhiri dengan apresiasi dari Pimpinan DPRD kepada seluruh elemen pemerintahan dan perwakilan yang hadir, sebelum akhirnya Rapat Paripurna ditutup secara resmi dengan ketukan palu sidang.
