TRIBUNJATENG.COM — Penguatan Nahdlatul Ulama (NU) ke depan dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan dan program dari tingkat pusat.
Calon Ketua Umum PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menilai kebutuhan jamaah di berbagai daerah, terutama di luar Jawa, perlu lebih banyak didengar dan dijadikan dasar dalam menentukan arah pengembangan organisasi.
Gus Rozin mengatakan, persoalan yang dihadapi NU di luar Jawa memiliki karakter berbeda dibandingkan wilayah Jawa.
Baca juga: Bawa Beras Organik ke Muktamar Petani NU, Bupati Arief Ingin Jadi Percontohan Pertanian Organik
Baca juga: Jaga Persatuan NU, PCNU Polewali Mandar Dukung Gus Yusuf Jadi Ketum PBNU
Keterbatasan pesantren, kaderisasi, sumber daya manusia, hingga akses pendampingan organisasi menjadi sejumlah persoalan yang berulang disampaikan pengurus NU daerah dalam pertemuan yang dilakukannya.
“NU itu jamaah ada duluan, baru jam’iyyahnya,” kata Gus Rozin yang juga Ketua PWNU Jawa Tengah dalam keterangan tertulis Sabtu 15 Agustus 2026.
Menurut dia, karakter tersebut menjadi alasan mengapa pengembangan NU tidak selalu harus dimulai dari pusat.
Organisasi perlu terlebih dahulu melihat kondisi masyarakat yang menjadi basis kehidupan NU, kemudian menjadikan kebutuhan tersebut sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan.
Pandangan itu disampaikan Gus Rozin dalam rangkaian silaturahmi bersama pengurus PWNU dan PCNU di sejumlah wilayah. Dalam pertemuan di Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, ia menemukan persoalan yang berbeda-beda di masing-masing daerah.
“Ketika kita datang ke daerah, kita bisa melihat bahwa persoalannya tidak sama. Kebutuhan NU di Jawa tentu berbeda dengan kebutuhan NU di luar Jawa,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan pesantren yang masih menjadi pekerjaan besar di sejumlah wilayah luar Jawa.
Jika di Jawa keberadaan pesantren relatif lebih mudah ditemukan, sejumlah daerah di luar Jawa masih menghadapi keterbatasan lembaga pendidikan pesantren yang representatif.
“Pesantren ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah NU. Karena itu, ketika kita bicara masa depan NU, kita juga harus bicara tentang bagaimana pesantren diperkuat,” kata Gus Rozin.
Penguatan pesantren, menurut dia, tidak semata-mata berkaitan dengan sektor pendidikan. Keberadaan pesantren juga berkaitan dengan proses kaderisasi dan keberlanjutan basis sosial NU di berbagai daerah.
Selain pesantren, Gus Rozin menyoroti kebutuhan kaderisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi geografis sejumlah wilayah membuat proses penguatan kapasitas pengurus dan kader NU membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Jangan sampai kita membuat satu program yang sama untuk semua daerah, padahal kebutuhan mereka berbeda. Yang dibutuhkan adalah ruang agar daerah bisa mengembangkan organisasi sesuai dengan persoalannya masing-masing,” jelasnya.
Karena itu, Gus Rozin mendorong penguatan organisasi dengan pendekatan dari akar rumput. PWNU dan PCNU, menurut dia, perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk menentukan program berdasarkan kebutuhan jamaah di wilayah masing-masing.
“Penguatan NU perlu dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas, bukan hanya dari tingkat atas,” tegas Gus Rozin.
Ia menilai PBNU tidak harus mengambil alih seluruh persoalan yang dihadapi NU di daerah. Peran pusat justru dapat diperkuat sebagai penghubung agar kebutuhan daerah dapat memperoleh dukungan yang diperlukan.
“PBNU tidak harus mengambil alih semua urusan daerah. Yang penting, PBNU mampu membaca kebutuhan daerah dan membantu menghubungkan kebutuhan tersebut dengan sumber daya yang ada di tingkat pusat,” katanya.
Pendekatan tersebut, lanjut Gus Rozin, sejalan dengan hubungan antara jamaah dan jam’iyyah. Menurutnya, penguatan struktur organisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan masyarakat yang menjadi basis NU.
“Jangan sampai kita kuat secara struktur, tetapi jamaah kita tidak ikut diperkuat. Jam’iyyah dan jamaah harus tumbuh bersama,” ujarnya.
Dalam rangkaian pertemuan dengan pengurus NU di daerah, persoalan komunikasi internal juga menjadi perhatian. Gus Rozin menilai dinamika organisasi perlu dihadapi dengan membangun ruang dialog dan menjaga ukhuwah.
“Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa dalam organisasi. Yang penting bagaimana perbedaan itu dikelola melalui komunikasi dan dialog, bukan justru menjadi persoalan yang memecah ukhuwah,” katanya.
Ia menambahkan, agenda penguatan NU tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pekerjaan pengurus di tingkat PBNU. Ada peran pesantren, PWNU, PCNU, kader, hingga jamaah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan organisasi.
“Kalau kita ingin membangun NU yang kuat, maka kita harus melihat NU secara utuh. Ada PBNU, ada PWNU, ada PCNU, ada pesantren, dan yang paling penting ada jamaah,” tutur Gus Rozin.
Menurut dia, mendengar suara jamaah dari berbagai daerah menjadi penting menjelang Muktamar PBNU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan, tetapi juga ruang untuk membaca kembali kebutuhan NU di tengah masyarakat.
“NU yang kuat adalah NU yang tumbuh bersama jamaahnya. Karena itu, suara dari daerah, terutama dari wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan, harus lebih banyak didengar,” pungkasnya. (*)
