TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada energi melalui produksi biodiesel B50 berbasis kelapa sawit. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Prabowo menegaskan bahwa komitmen swasembada energi nasional telah membuahkan hasil nyata. Kata dia, penyetopan impor solar yang telah berlaku sejak 1 Juli 2026 memberikan penghematan anggaran negara yang signifikan. 

"Kita berhasil hemat devisa Rp170 triliun, sekitar 9,5 miliar Dollar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri," kata Prabowo.

Merespons pidato tersebut, Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menilai penghentian impor solar memang menjadi keuntungan besar bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. 

“Sebagian besar devisa kita habis untuk impor BBM dan bayar utang. Sekarang kalau BBM itu, solar tidak impor lagi, yang Rp170 triliun itu devisa hemat besar sekali. Jadi B50 ini sangat menghemat devisa. Devisa kita tidak terkuras oleh impor BBM lagi. Ada impor BBM, tapi sudah bukan solar,” kata Robert, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Robert, cadangan devisa yang terselamatkan itu dapat dialokasikan untuk memperkuat alih teknologi demi meningkatkan produktivitas dan daya saing produk nasional. 

Di samping itu, penyerapan sawit untuk B50 memberi kepastian pasar dan menjaga stabilitas harga bagi petani sawit. Ia turut mengapresiasi gerak cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengeksekusi program tersebut.

“Jadi intinya peran besar untuk BBM yang tidak impor lagi itu, devisa bisa dipakai untuk alih teknologi. Akan lebih maju lagi Indonesia kita. Jadi devisa tidak terkuras dan kalau devisa itu terpakai untuk alih teknologi, itu akan membuat Indonesia kita lebih maju lagi,” ujarnya.

Sementara itu, pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti mengungkap bahwa implementasi B50 perlu diimbangi dengan ekosistem pendukung yang kokoh, mulai dari produktivitas kebun rakyat hingga skema pembiayaan yang berkelanjutan.

“Perbaiki pungutan dan pasang katup pengaman campuran sekarang, diversifikasi ke bahan baku limbah sembari melindungi pangan melalui Harga Eceran Tertinggi alih-alih kuota ekspor, dan mulai menaikkan produktivitas perkebunan rakyat segera, maka B50 menjadi kemenangan ketahanan energi yang benar-benar mampu ditanggung Indonesia, baik secara fiskal maupun lingkungan,” kata Yayan.

Baca juga: Ganjar Razuni Soroti Pidato Prabowo Soal Terobosan B50 hingga Langkah Evaluasi Dapur MBG

Kajian Yayan mencatat, langkah mitigasi tersebut telah diakomodasi oleh Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026. 

Aturan ini memproyeksikan pencampuran biodiesel hingga 2030 dengan mengedepankan kesiapan bahan baku, infrastruktur, dan pembiayaan.

“Syarat gerbang itulah petunjuknya. Keputusan itu sendiri mengakui bahwa jalur pencampuran bergantung pada kesiapan pembiayaan yang persis merupakan variabel yang ditemukan model sebagai pengikat,” ujar Yayan.

Dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui peremajaan kebun rakyat tanpa perluasan lahan baru, Yayan meyakini B50 bisa menjadi pilar utama kemandirian energi Indonesia ke depan.

“Dengan dukungan pembiayaan, bahan baku, dan infrastruktur yang memadai, B50 berpeluang menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor,” tegas Yayan.

(*)