WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program biodiesel B50 yang menjadi salah satu langkah pemerintah menuju swasembada energi dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Salah satu manfaat yang disoroti adalah berkurangnya kebutuhan impor solar sehingga devisa yang sebelumnya digunakan untuk membeli BBM dari luar negeri dapat dialihkan untuk kebutuhan lain.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan mengatakan, penghentian impor solar membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola devisa dan mendukung pembiayaan pembangunan.
“Sebagian besar devisa kita habis untuk impor BBM dan bayar utang. Sekarang kalau BBM itu, solar tidak impor lagi, yang Rp170 triliun itu devisa hemat besar sekali. Jadi B50 ini sangat menghemat devisa. Devisa kita tidak terkuras oleh impor BBM lagi. Ada impor BBM, tapi sudah bukan solar,” kata Robert saat dikonfirmasi, Minggu (16/8/2026).
Robert menilai penghematan devisa tersebut akan semakin memberikan manfaat apabila dialokasikan untuk memperkuat kemampuan teknologi di dalam negeri.
Baca juga: HUT ke-81 RI, Komunitas Ciliwung Depok Kibarkan Merah Putih di Sungai Ciliwung
Menurut dia, penguasaan teknologi dapat mendorong produktivitas, menekan biaya produksi, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Selain itu, peningkatan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel dinilai dapat memberikan kepastian permintaan bagi komoditas tersebut. Kondisi itu berpotensi membantu menjaga penjualan sekaligus stabilitas harga sawit.
Robert juga mengapresiasi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mendorong agenda swasembada energi.
“Itu spektakuler. Jadi intinya peran besar untuk BBM yang tidak impor lagi itu, devisa bisa dipakai untuk alih teknologi. Akan lebih maju lagi Indonesia kita. Jadi devisa tidak terkuras dan kalau devisa itu terpakai untuk alih teknologi, itu akan membuat Indonesia kita lebih maju lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengingatkan bahwa manfaat B50 terhadap ketahanan energi perlu berjalan beriringan dengan kesiapan industri sawit sebagai pemasok bahan baku.
Menurut Yayan, industri sawit memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Selain berkontribusi terhadap devisa, sektor tersebut juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan.
Meski demikian, peningkatan penggunaan biodiesel membutuhkan ekosistem industri yang kuat. Yayan menekankan perlunya peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat, diversifikasi bahan baku, serta penguatan pembiayaan agar implementasi B50 dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Perbaiki pungutan dan pasang katup pengaman campuran sekarang, diversifikasi ke bahan baku limbah sembari melindungi pangan melalui Harga Eceran Tertinggi alih-alih kuota ekspor, dan mulai menaikkan produktivitas perkebunan rakyat segera, maka B50 menjadi kemenangan ketahanan energi yang benar-benar mampu ditanggung Indonesia, baik secara fiskal maupun lingkungan,” kata Yayan.
Sejumlah prasyarat tersebut, lanjut Yayan, telah tercermin dalam kebijakan Kementerian ESDM.
Ia mencatat Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 mengatur arah pencampuran biodiesel hingga 2030 dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, pembiayaan, dan infrastruktur.
Baca juga: Alumni UMS Kembali ke Lapangan, Jaga Silaturahmi Lewat Sepak Bola
“Syarat gerbang itulah petunjuknya. Keputusan itu sendiri mengakui bahwa jalur pencampuran bergantung pada kesiapan pembiayaan yang persis merupakan variabel yang ditemukan model sebagai pengikat,” ujar Yayan.
Yayan mengatakan kebutuhan bahan baku biodiesel juga dapat dipenuhi melalui peningkatan produktivitas serta peremajaan perkebunan sawit rakyat. Dengan cara tersebut, peningkatan produksi biodiesel tidak harus bergantung pada pembukaan lahan baru.
“Dengan dukungan pembiayaan, bahan baku, dan infrastruktur yang memadai, B50 berpeluang menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor,” tegas Yayan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia mulai merealisasikan swasembada energi melalui sejumlah kebijakan, salah satunya produksi biodiesel B50 berbasis minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut juga disebut mampu menghemat devisa dalam jumlah besar.
“Kita berhasil hemat devisa Rp 170 triliun, sekitar 9,5 miliar Dollar Amerika, tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri,” ucap Prabowo. (m27)
