TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan RI–Malaysia, khususnya di wilayah Kabupaten Sintang.
Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny saat memimpin audiensi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta.
Ronny mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan konektivitas, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, hingga kehadiran negara di wilayah terdepan.
Baca juga: Sekolah MI Swasta di Kecamatan Sungai Tebelian Sintang Kalbar, Lengkap Alamat Rekomendasi Pendidikan
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujar Ronny.
Pemkab Sintang meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik sebagai salah satu infrastruktur strategis di kawasan perbatasan.
Pemkab Sintang mendorong peningkatan ruas jalan paralel perbatasan serta peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional.
Selain itu, akses jalan Simpang Nanga Merakai–Pintas Keladan juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Pemkab Sintang turut meminta penguatan jaringan telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah.
Kebutuhan sarana pemerintahan juga menjadi perhatian, di antaranya pembangunan kantor desa, rumah dinas camat, serta berbagai fasilitas pemerintahan lainnya.
Ronny menegaskan pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Penguatan sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat juga diperlukan agar pembangunan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Percepatan pembangunan wilayah perbatasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Karena itu, kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat semakin diperkuat,” tegasnya.
Pemkab Sintang berharap alokasi anggaran BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Sintang dapat ditingkatkan.
Dengan dukungan anggaran tersebut, berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat diharapkan dapat segera direalisasikan.
“Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Ronny menegaskan Pemkab Sintang bersama DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkasnya.(*)
