Laporan Wartawan TribunGayo.com Bustami | Bener Meriah
TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Kabut tipis menyelimuti deretan perbukitan Gayo di pertengahan Agustus 2026.
Dari kejauhan, Sang Saka Merah Putih berkibar bersahaja di depan rumah-rumah panggung kayu tua dan tepi jalan desa.
Di pusat kota, sirine dan gempita musik seremonial bersahut-sahutan menandai Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Suasana itu meniupkan optimisme.
Namun, beberapa puluh kilometer dari panggung upacara di balik rindangnya pohon kopi dan endapan lumpur yang tersisa, ratusan jiwa di Bener Meriah dan Aceh Tengah mengeja arti "merdeka" dengan cara yang amat berbeda.
Memasuki bulan kesembilan pascabencana hidrometeorologi dahsyat yang menerjang Dataran Tinggi Gayo pada akhir November 2025 lalu, luka fisik dan ekonomi warga belum jua terobati.
Bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo ini, kemerdekaan bukan lagi sebatas barisan pidato berapi-api atau parade tahunan.
Kemerdekaan adalah perenungan mendalam: Sejauh mana negara hadir ketika ruang hidup warga hancur dihantam banjir bandang dan tanah longsor?
Kenyataan pahit langsung menyergap ketika menelusuri wilayah tersebut.
Seperti di sepanjang jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, aspal yang tergerus longsor masih menyisakan lubang-lubang besar.
Badan jalan amblas, dan sejumlah sungai hanya dijembatani oleh konstruksi Bailey jembatan darurat yang seharusnya hanya bersifat sementara.
Padahal, bagi masyarakat Gayo, jalan bukan sekadar infrastruktur.
Ia adalah jalur distribusi kopi, penghubung petani ke pasar, penggerak wisata Danau Lut Tawar, pendorong akses pendidikan, hingga penentu keselamatan pasien di dalam ambulans.
Saat ini, di sejumlah titik, jalan tetap bisa dilalui bukan karena proyek pemerintah telah rampung, melainkan karena warga memilih bergandengan tangan, bergotong-royong secara mandiri.
Beralih ke Permukiman Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah sebuah kawasan yang dikenal sebagai muara situs sejarah dan peradaban tua suku Gayo, kata "merdeka" di sana terasa masih menggantung ganjil di balik awan kabut.
Di tanah bersejarah ini, warga masih harus terus berjuang tanpa jaringan seluler yang memadai dan terkepung akses jalan yang rusak parah.
Bahkan pendidikan anak-anak Gayo pun ikut meredup, disana proses belajar-mengajar dilaporkan masih terpaksa berlangsung di dalam tenda darurat akibat gedung sekolah yang runtuh.
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sempat meninjau Kawasan Linge, tepatnya di Kampung Lumut pada Kamis (6/8/2026).
Di sana, Wapres berdialog langsung dengan sejumlah warga, termasuk Hamdan, Kepala Desa (Reje) Kute Reje, yang menyampaikan getirnya nestapa warga di Kecamatan Linge.
Kepada Gibran, Hamdan menuturkan bahwa sembilan bulan pascabencana warga dari desanya serta beberapa kampung lain seperti Jamat dan Reje Payung, kini terpaksa menumpang hidup di Hunian Sementara (Huntara) kawasan Pangkat.
Hal ini disebabkan karena pemukiman warga sebelumnya telah rata dengan tanah dan tak lagi aman untuk dihuni.
Namun demikian, bagi warga Linge, perihal Huntap hanyalah satu sisi koin, sisi lain yang tak kalah mendesak adalah urusan perut yang harus tetap terisi.
Hamdan mengaku, bencana tak hanya merusak rumah, tetapi juga melumpuhkan 100 persen lahan persawahan mereka.
"Sebelum bencana, kami bisa panen empat kali dalam dua tahun dan punya cadangan beras mandiri. Kini stok bantuan makin menipis dan kami tak lagi bisa bersawah.
Harapan paling utama kami adalah rehabilitasi sawah, karena kami benar-benar terancam krisis beras," tutur Hamdan pilu kepada Gibran.
Kondisi serupa tapi tak sama juga dialami ribuan petani kopi di pelosok Bener Meriah dan Aceh Tengah lainnya yang kini harus menembus jalan tanah berbatu dan pekatnya lumpur demi mengangkut hasil panen kopi.
Karena kopi Gayo bukan sekadar komoditas ekspor bernilai tinggi, melainkan tumpuan utama dapur, biaya sekolah anak, hingga dana kesehatan ribuan petani kecil.
Tapi bencana ini telah menghantam tepat di jantung perekonomian warga.
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Aceh Tengah, Anshary mengungkapkan bahwa dari total 52.074 hektaer kebun kopi di wilayahnya, seluas 12.637 hektare mengalami kerusakan berat.
Sebanyak 175 ruas jalan perkebunan hancur, melumpuhkan aktivitas produksi.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Rahmat Yanidin dari Bappeda Bener Meriah memaparkan bahwa musim hujan ekstrem akhir 2025 lalu merusak 445,583 hektare kebun kopi di delapan kecamatan terparah di Kecamatan Bukit (198,179 ha) dan Mesidah (122,147 ha).
Mengingat tanaman kopi membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk kembali produktif, maka trauma ekonomi ini dipastikan membayangi warga hingga beberapa tahun ke depan.
Tak berhenti menghantam sektor perkebunan, bencana ini juga melumpuhkan pilar pangan lokal masyarakat.
Bupati Bener Meriah, Tagore, menyebutkan sebanyak 20 dari 31 daerah irigasi atau sekitar 64,5 persen mengalami kerusakan berat.
Kerusakan sistem pengairan yang masif ini langsung memicu ancaman serius, di mana Bener Meriah kini berpotensi mengalami defisit beras hingga 16.124 ton setiap tahunnya.
Secara keseluruhan, total kerusakan lahan pertanian di wilayah tersebut membengkak hingga mencapai 731,089 hektare, yang merenggut keberlangsungan 68,732 hektare sawah, 214,270 hektare perkebunan di Kecamatan Syiah Utama, serta 2,505 hektare kolam milik warga.
Karena lambannya eksekusi pemulihan fisik pasca bencana telah menciptakan efek domino yang mencekik warga didataran tinggi Gayo.
Meski anggaran puluhan miliar telah dialokasikan, realisasi pengerjaan di lapangan kerap tertahan dalam labirin administratif.
Dampaknya terasa nyata hingga ke meja makan. Aceh Tengah sempat mencatatkan inflasi tertinggi di Aceh sebesar 6,91 persen.
Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga bahan pokok serta material bangunan seperti semen yang melumpuhkan niat warga untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
Begitulah gambaran kondisi warga Gayo sembilan bulan pascabencana.
Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat, seperti membuka kembali akses yang terputus, tapi pemulihan tidak serta-merta selesai hanya karena kendaraan sudah bisa melintas.
Bagi masyarakat, pemulihan baru benar-benar nyata ketika jalan permanen berdiri kokoh dan mereka tidak lagi dipaksa menggalang dana mandiri untuk memperbaiki fasilitas publik.
Potret keswadayaan ini terlihat paling mencolok di ruas Jalan Enang-Enang, jalur nasional vital yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dengan pesisir utara Aceh.
Saat akses terputus total, masyarakat tidak memilih bersedekap dada menunggu bantuan.
Warga, pengusaha, hingga tokoh lokal bergotong royong mengumpulkan dana miliaran demi membuka kembali jalur tersebut.
Kisah serupa berulang di Jalan Lintas KKA yang menghubungkan Bener Meriah dengan Aceh Utara.
Di mana-mana, warga turun ke jalan memperbaiki badan jalan yang amblas secara mandiri agar roda ekonomi tak sepenuhnya mati.
Negara memang kemudian hadir. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, wilayah Enang-Enang dijanjikan akan dibangun jembatan megah bernilai Rp 700 miliar pada tahun mendatang.
Namun, sebelum megaproyek itu terwujud, fakta di lapangan menegaskan satu hal: negara kerap baru hadir setelah rakyatnya lebih dahulu menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Kendati demikian, dari balik kepulan asap dapur yang terbatas dan tanah yang retak, kepasrahan tidak pernah punya tempat di Gayo.
Di tengah celah keterbatasan itu, masyarakat memperlihatkan wajah kemerdekaan dalam wujudnya yang paling murni: ketangguhan.
Lewat tradisi gotong royong dan semangat saling rewang yang mengakar dalam nadi suku Gayo, warga saling menopang pundak sesama.
Mereka berbagi beras yang tersisa di lumbung, membersihkan sisa material banjir bersama, hingga menyambung jembatan kayu seadanya agar anak-anak tetap bisa melangkah ke sekolah.
Bencana boleh saja meruntuhkan rumah dan melumpuhkan kebun kopi mereka, tetapi ia gagal merobohkan jiwa kebersamaan yang telah ditempa sejarah.
Menjelang 17 Agustus 2026, gema "Merdeka!" kembali riuh membahana di panggung-panggung seremonial.
Namun, jika kita melangkah sejenak ke Dataran Tinggi Gayo, arti merdeka terasa jauh lebih membumi.
Bagi para petani di Bener Meriah dan Aceh Tengah, arti merdeka bukan pidato bertabur kata manis, melainkan kemampuan mengangkut hasil keringat tanpa mempertaruhkan nyawa di tebing curam.
Bagi anak-anak di Linge dan Ketol, merdeka berarti bisa mengejar cita-cita tanpa harus berteduh di bawah terpal lapuk.
Masyarakat Gayo tidak meminta hal yang muluk-muluk. Mereka hanya menagih keadilan yang nyata dan janji pemulihan yang diwujudkan.
Sebab, jika negara belum sepenuhnya hadir memerdekakan mereka dari ketimpangan dan penderitaan, warga Gayo telah lebih dahulu memerdekakan diri mereka sendiri melalui ketangguhan dan kebersamaan.
Semoga seruan "Merdeka!" tahun ini tidak hanya menjadi milik mereka yang duduk nyaman di gedung-gedung megah.
Tetapi benar-benar menjadi penyejuk dan penanda keadilan bagi saudara-saudara kita di pelosok Bumi Gayo. (*)
Baca juga: Update Harga Bumbu Dapur di Bener Meriah: Cabai Hijau Melonjak, Cabai Merah dan Tomat Turun
Baca juga: Pasokan Terbatas, Harga Cabai Caplak di Bener Meriah Bertahan di Rp 60.000/Kg
Baca juga: Ribuan Pelajar Meriahkan Karnaval Kebangsaan HUT ke-81 RI di Bener Meriah
