Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang menemukan sejumlah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berjalan secara optimal.

Hal itu diketahui setelah DPMD Sampang melakukan monitoring terhadap sejumlah BUMDes di beberapa kecamatan. 

Namun, pemantauan tersebut belum dapat dilakukan ke seluruh desa karena keterbatasan personel dan anggaran.

Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta Karma, mengatakan pihaknya mengambil sampel sekitar tiga hingga empat desa di setiap kecamatan untuk mengetahui kondisi pengelolaan BUMDes di lapangan.

"Monitoring sudah kami lakukan, tetapi memang belum semua desa karena keterbatasan staf dan anggaran. Kami mengambil sampel sekitar tiga sampai empat desa di setiap kecamatan," ujarnya, Minggu (16/8/2026).

Dari hasil monitoring, DPMD menemukan berbagai kondisi yang menyebabkan sejumlah unit usaha BUMDes belum menghasilkan keuntungan secara optimal.Salah satunya usaha peternakan ayam petelur. 

Baca juga: Pro Kontra ASN Jombang Jabat Anggota BPD, FRMJ Desak Evaluasi, DPMD Sebut Tak Langgar Aturan

Beberapa desa telah menyelesaikan pembangunan kandang, tetapi ayam belum didatangkan karena masih menunggu antrean dari pihak pemasok.

Sementara pada BUMDes lainnya, ayam sudah tersedia, namun belum memberikan hasil karena ternak masih dalam tahap pertumbuhan dan belum memasuki usia produktif.

"Persoalan serupa juga ditemukan pada unit usaha penggemukan sapi dan kambing yang sempat menjadi sorotan masyarakat," terang Yudhi.

Dijelaskan, tidak ditemukannya ternak di lokasi saat monitoring tidak serta-merta menunjukkan usaha tersebut gagal. 

Berdasarkan informasi yang diterima DPMD, sebagian ternak telah dijual ketika harga pasar sedang tinggi sehingga pengelola memperoleh keuntungan.

Setelah penjualan, pengelola belum kembali membeli ternak karena masih menunggu harga pasar turun ke kondisi yang dianggap lebih menguntungkan.

Meski demikian, Yudhi menegaskan DPMD Sampang tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri secara langsung teknis pengelolaan usaha BUMDes.

"Tugas kami melakukan pembinaan dan monitoring. Kalau ada temuan, kami serahkan kepada Inspektorat untuk proses lebih lanjut," tegasnya.

Pihaknya memastikan kondisi BUMDes di Sampang tidak seluruhnya bermasalah, artinya masih banyak BUMDes yang mampu menjalankan kegiatan usaha dengan baik.

Sehingga dirinya meminta produktivitas BUMDes tidak dinilai hanya dari kondisi usaha saat dilakukan monitoring. 

Sebab, setiap unit usaha memiliki tahapan berbeda, mulai dari proses pengadaan, masa pertumbuhan ternak hingga waktu untuk menghasilkan keuntungan.

"Jadi harus dilihat secara menyeluruh, termasuk proses usaha dan kondisi di lapangan. Tidak bisa hanya berdasarkan hasil monitoring pada satu waktu," pungkasnya.