Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Isu dukungan Istana dalam pemilihan Rais Aam PBNU mencuat menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Wacana ini mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok, HM Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans.
Baca juga: Penumpang KAI Daop 7 Madiun Naik 36 Persen selama Long Weekend HUT RI ke-81, Stasiun Madiun Terpadat
Gus Hans mengingatkan agar kontestasi pemilihan Rais Aam PBNU tidak digiring menjadi pertarungan politik dengan mengandalkan klaim dukungan dari kekuasaan.
Menurutnya, posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi, karena memiliki peran strategis sebagai salah satu rujukan moral dan keagamaan bagi warga Nahdliyin.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga marwah jabatan tersebut dari narasi yang dapat menurunkan kewibawaan para ulama.
Gus Hans menilai, penggunaan istilah seperti 'paket dukungan Istana' dalam pemilihan Rais Aam PBNU merupakan narasi yang tidak tepat.
Ia khawatir klaim semacam itu justru membangun kesan bahwa legitimasi seorang ulama ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa, bukan berdasarkan kapasitas keilmuan, keteladanan, dan rekam jejak pengabdiannya.
"Narasi 'restu Istana' seolah menegaskan bahwa legitimasi moral seorang ulama terhormat ditentukan oleh lembar persetujuan birokrasi, bukan karena rekam jejak keilmuan dan keteladanannya. Pola pikir ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar pesantren," ucap Gus Hans dalam keterangan yang diterima TribunJatim.com, Minggu (16/8/2026).
Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang tersebut menegaskan, kepemimpinan ulama di lingkungan NU seharusnya lahir dari pengakuan atas kedalaman ilmu, integritas, keteladanan, serta pengabdian yang telah teruji.
Menurut Gus Hans, kualitas tersebut tidak dapat diukur dari seberapa dekat seorang kandidat dengan pusat kekuasaan.
Gus Hans juga meminta para tim sukses kandidat Rais Aam PBNU lebih dewasa dalam menjalankan komunikasi politik selama menjelang Muktamar ke-35 NU.
Ia mendorong setiap kandidat dan pendukungnya menawarkan gagasan, visi keumatan, serta program nyata untuk kemajuan NU dan warga Nahdliyin.
Menurutnya, menjadikan isu restu penguasa sebagai bahan kampanye justru berpotensi merugikan organisasi.
"Jangan sampai demi memenangkan kontestasi, marwah Rais Aam justru direduksi menjadi komoditas politik," ujarnya melanjutkan.
Lebih lanjut, Gus Hans meminta warga Nahdliyin melihat hubungan NU dengan pemerintah secara proporsional.
Ia menilai, hubungan antara PBNU dan pemerintah seharusnya dibangun sebagai kemitraan yang sejajar, bukan hubungan antara pihak yang memberi perintah dan pihak yang menjalankan.
Gus Hans mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mempunyai mekanisme dan tradisi internal dalam menentukan arah kepemimpinannya.
Semangat Khittah 1926, menurutnya, juga menjadi salah satu pijakan penting bagi NU untuk menjaga kemandirian organisasi.
Maka, ia menilai tidak tepat jika setiap dinamika menjelang Muktamar NU langsung dikaitkan dengan dugaan intervensi Istana.
Gus Hans meyakini pemerintah memahami batas-batas kewenangan serta pentingnya menghormati independensi organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
"Klaim-klaim sepihak mengenai 'dukungan Istana' yang ditiupkan oknum tim sukses sejatinya hanyalah spekulasi politik dari luar untuk berburu keuntungan elektoral semata," katanya melanjutkan.
Baca juga: 72 Putra-putri Terbaik Kota Kediri Resmi Dikukuhkan Vinanda Prameswati sebagai Paskibraka 2026
Di tengah dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU, Gus Hans mengingatkan bahwa organisasi memiliki mekanisme internal untuk menentukan Rais Aam melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Mekanisme AHWA melibatkan ulama yang dipilih untuk menjalankan mandat dalam proses penentuan Rais Aam.
Menurut Gus Hans, keberadaan mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga proses pergantian kepemimpinan NU tetap berada dalam koridor tradisi organisasi.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses tersebut dan tidak membangun opini yang dapat mengganggu independensi NU.
Gus Hans menilai menjaga jarak yang sehat dan kritis dari kepentingan kekuasaan menjadi bagian penting untuk mempertahankan kewibawaan PBNU.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi momentum memilih kepemimpinan berdasarkan kapasitas, keteladanan, dan komitmen terhadap khidmat umat, bukan berdasarkan klaim kedekatan dengan kekuasaan.
"Dengan demikian, posisi Rais Aam PBNU tetap berada sebagai rujukan moral dan keagamaan yang memiliki kewibawaan di tengah warga Nahdliyin dan masyarakat luas," pungkasnya.
