TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI – Pihak TNI menyebut tidak ada kegiatan operasi militer di lokasi yang dilaporkan bahwa terjadi dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf. Daniel Panusuan Manalu mengatakan luka yang diderita oleh warga pada 13 Agustus 2026, diduga kuat akibat senjata tajam. 

“Telah kami pastikan melalui pengecekan awal di lapangan bahwa pada saat kejadian tidak terdapat pasukan TNI yang melaksanakan operasi di sekitar wilayah Ainod,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (16/8/2026).

Baca juga: Aliansi Pemuda Papua Desak Transparansi Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat

Kodam XVIII/Kasuari mengapresiasi kerja cepat tim medis dan aparat keamanan yang segera mengevakuasi korban ke RS Selebesolu Sorong untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Pihaknya juga mengutuk keras tindakan kekerasan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang menjadikan warga sipil sebagai korban.

“Keselamatan masyarakat merupakan hal utama. Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang karena menimbulkan rasa takut dan keresahan,” tambah Kolonel Daniel.

Saat ini, tim gabungan TNI-Polri masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Baca juga: Bupati Biak Paparkan Deretan Prestasi Nasional dan WTP 6 Kali Berturut-Turut

Kodam menegaskan seluruh informasi akan ditelaah secara objektif agar tidak terjadi kesimpulan terburu-buru.

“Kami mengajak masyarakat Maybrat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” imbuhnya.

Kodam XVIII/Kasuari berkomitmen bersama Polri dan pemerintah daerah menjaga keamanan serta ketertiban di Papua Barat Daya.

Setiap perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan secara terbuka setelah informasi terverifikasi.

Baca juga: Aliansi Pemuda Papua Desak Transparansi Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat

“Mari kita jaga Maybrat tetap aman, damai dan kondusif,” ajaknya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christrian Warinussy, mengecam keras dugaan tindak kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

“Sebagai Juru Bicara JDP, saya meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik semua personel militer dari wilayah masyarakat sipil di seluruh Tanah Papua, termasuk Aifat,” tegasnya.

Warinussy yang juga Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari mendesak Komnas HAM RI segera melakukan investigasi menyeluruh, termasuk rekonstruksi di lokasi kejadian dan pemeriksaan saksi-saksi.

“LP3BH Manokwari akan terus mengawal proses hukum dari peristiwa tersebut,” ujarnya melalui siaran pers di Manokwari, Minggu (16/8/2026).

Baca juga: Menteri HAM, Natalius Pigai Pulang Kampung: Bakal Ikut Upacara HUT RI di Kabupaten Nabire

Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi di Tanah Papua, Jansen Previdea Kareth menyebut tiga korban yakni Anike Fatie, Silverter Assem dan Selvia Sory mengalami luka tembak. 

Peristiwa itu terjadi di Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

"Jelas-jelas ada orang yang ditembak, ada luka tembak, dan ada keterangan saksi, tetapi persoalan ini masih terus diputar dan muncul pembelaan," katanya.

Persoalan ini menjadi perhatian bersama sebab korban ditembak saat sedang berkebun. Ia menilai pendekatan peluru seperti itu perlu diubah dengan pendekatan dialog.

“Masyarakat biasa yang mencari kehidupan dan berkebun juga ditembak seperti itu oleh aparat. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tegasnya.(*)