BANGKAPOS.COM--Pemerintah bersiap mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan pada 2027.
Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah memberikan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik nasional.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR, Jumat (14/8/2026).
“Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Kemarin pemerintah meluncurkan ekosistem listrik nasional dan memberikan insentif untuk satu juta motor yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menempatkan kendaraan listrik sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk melakukan transformasi energi sekaligus mengurangi beban subsidi BBM.
Prabowo menilai penggunaan motor listrik dapat memberikan sejumlah manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satunya adalah menekan biaya transportasi rumah tangga.
Menurut Prabowo, pengeluaran masyarakat untuk transportasi sehari-hari berpotensi turun lebih dari 50 persen apabila beralih menggunakan motor listrik.
Bahkan, biaya penggunaan motor listrik diperkirakan dapat berada di kisaran 30 persen dibandingkan biaya BBM saat ini.
Manfaat lainnya adalah mengurangi kebutuhan impor energi yang selama ini memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Pengembangan industri kendaraan listrik juga dinilai dapat membuka lapangan kerja serta sumber penghasilan baru bagi generasi muda seiring bertumbuhnya industri otomotif dalam negeri.
“Setiap motor listrik yang berjalan di Indonesia memiliki tiga kemenangan, penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi dan pekerjaan serta penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” ujar Prabowo.
Pemerintah optimistis pemberian insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri dapat mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Selain memperluas penggunaan kendaraan listrik, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong produksi dalam negeri dan membuat harga kendaraan listrik semakin terjangkau bagi masyarakat.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan subsidi BBM.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pengurangan subsidi BBM pada 2027 tidak semata-mata disebabkan oleh pembatasan pembelian Pertalite.
Menurut Purbaya, kebijakan terkait penyaluran BBM bersubsidi akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang,” ujar Purbaya saat ditemui usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang membuat subsidi BBM diproyeksikan turun pada 2027 adalah asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah.
Pemerintah menggunakan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel untuk 2027.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga minyak saat ini yang berada di kisaran US$83 per barel.
“Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Asumsi BBM-nya turun tahun US$75 per barel. Kan sekarang US$83. Jadi itu otomatis kalau volumenya naik sedikit, pun kalau harganya turun segitu ya subsidinya cenderung turun,” kata Purbaya.
Dengan asumsi harga minyak yang lebih rendah tersebut, kebutuhan anggaran subsidi BBM diperkirakan ikut mengalami penurunan.
Meski Purbaya menegaskan pengurangan subsidi BBM tidak secara langsung berarti pembatasan Pertalite, pemerintah tetap membuka kemungkinan melakukan penyaluran subsidi secara lebih tepat sasaran.
Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi menjadi salah satu kelompok yang dinilai tidak semestinya menerima subsidi BBM.
Purbaya menyebut kelompok ekonomi paling atas atau desil 10 dapat menjadi sasaran dalam upaya penyaluran subsidi yang lebih tepat.
“Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya,” katanya.
Dengan demikian, pemerintah masih mengkaji bagaimana subsidi BBM dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam RAPBN 2027, subsidi BBM termasuk dalam anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun.
Sementara itu, berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi BBM tertentu dipatok sebanyak 20,09 juta kiloliter.
Angka tersebut menjadi perhatian karena total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 tercatat sebanyak 48,43 juta kiloliter.
Pemerintah pun terus mendorong agar pemberian subsidi semakin tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM tanpa subsidi.
Rencana memberikan insentif bagi 1 juta motor listrik dan pengurangan subsidi BBM menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk mendorong peralihan energi.
Di satu sisi, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan impor energi.
Di sisi lain, masyarakat didorong beralih ke kendaraan listrik dengan dukungan insentif.
Jika kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, pemerintah berharap penggunaan kendaraan listrik semakin luas, industri otomotif nasional berkembang, lapangan kerja bertambah, dan pengeluaran transportasi masyarakat dapat ditekan.
Namun, detail skema insentif 1 juta motor listrik serta mekanisme penyaluran subsidi BBM pada 2027 masih menunggu kebijakan dan aturan lebih lanjut.(*)
