TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik UGM, Prof. Phil. Gabriel Lele, menyebut peringatan HUT ke-81 RI justru menjadi refleksi bagi pemerintah. Ia menilai memaknai kemerdekaan mesti bergerak ke arah kebebasan. 

“Kalau bicara tentang freedom, maka ada dua aspek di situ sebagai refleksi dari peringatan hari kemerdekaan. Bebas dari dan bebas untuk. Kalau bicara bebas dari, kita bicara tentang bagaimana orang bisa bebas dari kebodohan, kemiskinan. Itu kan masih punya PR yang sangat besar,” katanya, Senin (17/8/2026).

Namun secara makro, ia melihat kemiskinan semakin bertambah dan semakin dalam. Menurut dia, kondisi Indonesia secara makro justru menunjukkan kemunduran.

Ia juga menyoroti soal kebebasan mengkritik pemerintah. Yang terjadi saat ini, masyarakat kritis justru mendapat intimidasi dan mendapat label londo ireng dari pemerintah bahkan diminta untuk pindah negara.

“Bicara tentang kebebasan sipil, kebebasan untuk berasosiasi, kebebasan untuk berbicara. Itu juga kalau kita lihat data makro belakangan ini, itu menunjukkan penurunan. Jadi kalau data-data makro menunjukkan penurunan aspek kebebasan, lalu pertanyaannya apa yang mau kita rayakan dari 17 Agustus?” ujarnya.

“Kita belum merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya, karena masih banyak yang miskin, bodoh, terkucil, sakit, dan banyak lagi. Bangsa ini juga belum merdeka dari intimidasi rezim yang tidak memberi ruang pada perbedaan pandangan,” sambungnya.

Menurut dia, peringatan HUT RI justru menjadi momen refleksi pemerintah dalam mengelola kebijakannya. Ia menilai ada dua peristiwa yang membuat bulan Agustus ini lebih berat, yakni gejolak di Aceh dan gempa bumi di NTT.

“Pemerintah ya jangan antikritik, lihatlah apa yang terjadi di masyarakat. Itu sebagai sinyal baik bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, jangan antikritik. Ayolah pemerintah refleksikan, terutama kayak Aceh, itu ada yang salah dalam cara pemerintah mengelola kebijakannya, jangan menyalahkan masyarakat Aceh,” terangnya.

Gabriel menambahkan yang paling sederhana namun harus segera diperbaiki oleh pemerintah adalah cara dan substansi komunikasi publik. Ia memandang selama ini komunikasi publik pemerintah justru kontradiktif. 

“Jangan meminta publik untuk optimis ketika kebijakan-kebijakan dan pernyataan pemerintah justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Tetapi kembali kepada pemerintah, seberapa besar pemerintah punya political willingness. Banyak catatan, tetapi yang paling sederhana dan harus benar-benar segera diperbaiki adalah cara dan substansi komunikasi publiknya pemerintah,” imbuhnya. (maw)