Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kebijakan ini khususnya terkait efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengatakan bahwa arahan Presiden terkait evaluasi serta efisiensi anggaran menjadi atensi bersama jajarannya.
Termasuk juga menjalankan program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: PHRI Bali Catat Okupansi Hotel Agustus Capai 80 Persen, Sanur Tertinggi Hampir 90 Persen
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan arahan Bapak Presiden terkait evaluasi serta efisiensi tentu menjadi komitmen kami bersama,”
“Kami bekerja keras meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan akses kesehatan, salah satunya peningkatan sarana di Rumah Sakit Wangaya, perluasan akses pendidikan, serta pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar," ujar Jaya Negara, Senin, 17 Agustus 2026.
Jaya Negara memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan di Denpasar yang terus menunjukkan tren positif.
Baca juga: Persib Bandung vs Bali United, Igor Tolic Uji Pemain Baru, Peralta Tebar Ancaman
Berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada misi kemakmuran, angka pengangguran dan kemiskinan di Denpasar berhasil ditekan.
"Astungkara, saat ini angka pengangguran di Denpasar berada di angka 1,4 persen dan kemiskinan tercatat 2,14 persen,”
“Kendati demikian, kami tetap mengejar agar angka-angka tersebut bisa terus turun," jelasnya.
Baca juga: PHRI Bali Ungkap Situasi Pariwisata Terkini, Kesejahteraan Tenaga Kerja Punya Keunggulan Tersendiri
Pihaknya juga mengaku bersyukur pada APBD perubahan ini Pemkot mampu meningkatkan pendapatan hampir Rp 162 miliar.
"Peningkatan Rp 162 miliar karena ada koreksi lagi Rp 16 miliar, dari Rp 178 miliar target kita jadi Rp 162 miliar,”
“Sehingga inilah yang kami prioritaskan di perubahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prioritas kepada penanganan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Kota Denpasar," paparnya. (*)
