Oleh: 
Herkulaus Mety, S.Fils., M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan Pascasarjana IAIN Manado

KETIKA mimbar Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 14 Agustus 2026 kembali mengumandangkan narasi kebangsaan tentang Indonesia yang "berdaulat, adil, dan makmur", publik disuguhi tontonan retorika politik yang memukau sekaligus menggelisahkan. Dalam pidato kenegaraannya menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian indikator makroekonomi, klaim stabilitas di tengah disrupsi geopolitik global, serta janji manis tentang hadirnya negara di setiap helai kehidupan rakyat. Namun, di balik deret angka yang tampak mengesankan dan artikulasi nasionalisme yang membakar semangat, tersembunyi jurang pemisah yang kian lebar antara klaim keberhasilan elite dan realitas keseharian rakyat jelata. Kedaulatan yang diproklamasikan dari atas podium parlemen terasa amat rapuh ketika dibenturkan pada kenyataan beban utang negara yang kian membubung, fenomena remiliterisasi dalam ruang tata kelola sipil, serta cengkeraman oligarki yang kian menyatu dalam nadi kekuasaan. Membedah pidato kenegaraan ini bukan sekadar tanggapan rutin atas ritual politik tahunan, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk membongkar fondasi filosofis, etis, psikologis, sosial, politis, antropologis, dan yuridis dari arah perjalanan bangsa hari ini.

Paradoks Kedaulatan: Antara Retorika Megah dan Belenggu Utang Negara

Konsep kedaulatan (sovereignty) sebagaimana dirumuskan oleh Jean Bodin (1576/1992) merujuk pada kekuasaan tertinggi dan mutlak yang tidak tunduk pada kekuatan luar manapun. Kedaulatan adalah benteng eksistensial sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Ketika Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 mengagungkan optimisme pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,61 persen serta capaian investasi triliunan rupiah, terdapat kontradiksi mendasar yang luput dari pembahasan tebal nota keuangan negara. Bagaimana mungkin sebuah negara mengklaim diri sepenuhnya berdaulat ketika struktur fiskal nasional terus dibayangi oleh ketergantungan utang luar negeri dan kewajiban pembayaran bunga yang menyerap sebagian besar belanja publik?

Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara dan pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, ketika rasio utang terus menanjak dan pembayaran pokok serta bunga utang menyita porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fleksibilitas pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi amat terbatas. Kedaulatan ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa tergerus oleh keterikatan pada mekanisme pasar finansial global dan lembaga donor internasional (Stiglitz, 2002).

Kondisi ini melahirkan persoalan keadilan antargenerasi (intergenerational justice). Menurut John Rawls (1971) dalam teorinya mengenai keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness), setiap kebijakan tata kelola tidak boleh mengorbankan hak dan kesejahteraan generasi mendatang demi kepentingan pragmatis generasi saat ini. Penumpukan utang yang ugal-ugalan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar atau program populistik jangka pendek pada hakikatnya adalah tindakan memindahkan beban finansial kepada generasi muda dan anak-cucu yang belum lahir. Ini adalah pelanggaran etika politik yang mendasar, di mana kebebasan fiskal masa depan digadaikan demi legitimasi politik kekuasaan masa kini (Harvey, 2005). Negara yang terbelenggu utang tidak akan pernah bisa berdiri tegak secara utuh di hadapan kekuatan ekonomi global, sehingga klaim "Indonesia Berdaulat" berubah menjadi sekadar slogan dalam ruang hampa.

Bayang-bayang Remiliterisasi dan Erosi Demokrasi Sipil

Salah satu kejanggalan paling menonjol dalam dinamika politik kontemporer yang tercermin implisit dalam gaya kepemimpinan dan isi Pidato Kenegaraan 2026 adalah menguatnya gejala remiliterisasi tata kelola sipil. Fenomena ini ditandai dengan semakin meluasnya peranan institusi militer dan purnawirawan dalam urusan-urusan sipil, mulai dari manajemen program pangan (food estate), tata kelola koperasi desa, hingga pengawasan proyek infrastruktur strategis nasional.

Samuel P. Huntington (1957) dalam karya klasiknya The Soldier and the State menegaskan bahwa syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat adalah penerapan "kontrol sipil objektif" (objective civilian control). Kontrol ini menuntut pemisahan yang tegas antara peran profesional militer sebagai alat pertahanan negara dari ranah politik dan administrasi sipil. Ketika batas-batas ini kabur, yang terjadi adalah kemunduran konsolidasi demokrasi (democratic backsliding). Marcus Mietzner (2009) dalam studinya mengenai politik militer pasca-Reformasi di Indonesia telah mengingatkan bahwa pelibatan kembali militer dalam ranah sipil berisiko menghidupkan kembali pola-pola otoritarianisme lama yang merusak institusi-institusi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Remiliterisasi mengubah karakter hubungan antara negara dan warga negara. Budaya politik demokratis yang berbasis pada dialog, musyawarah, dan kesetaraan terancam digantikan oleh budaya komando yang menekankan kepatuhan hierarkis, disiplin tanpa gugatan, dan doktrin penyeragaman. Kebijakan publik tidak lagi dirumuskan melalui proses deliberatif yang inklusif sebagaimana dibayangkan oleh Jürgen Habermas (1984), melainkan melalui instruksi top-down yang mengesampingkan partisipasi bermakna dari masyarakat sipil. Warga negara tidak lagi dipandang sebagai subjek otonom pemegang kedaulatan, melainkan sebagai objek yang harus diatur dan ditertibkan.

Infiltrasi pola-pola militeristik dalam tata kelola pemerintahan memicu penciptaan "ketakutan kolektif" (collective anxiety) dan efek penyusutan kebebasan (chilling effect). Michel Foucault (1977) mendeskripsikan bagaimana instrumen kedisiplinan dan pengawasan bekerja untuk menundukkan tubuh dan pikiran warga negara agar menjadi patuh (docile bodies). Ketika narasi keamanan (securitization) digunakan secara berlebihan untuk mengawal program-program pemerintah, kritik masyarakat sipil dengan mudah dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional atau tindakan unnasionalistik. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan secara bebas akhirnya menyempit, digantikan oleh suasana saling curiga dan sikap apatis masif di kalangan warga.

Kartelisasi Oligarkis: Cengkeraman Modal dalam Ruang Publik

Tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman terbesar terhadap tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tidak hanya datang dari luar, melainkan dari dalam struktur kekuasaan itu sendiri. Di sinilah letak relevansi krusial dari pemikiran pengamat politik Bonifasius Hargens. Dalam berbagai analisis kritisnya mengenai struktur politik Indonesia modern, Hargens (2020) mengintroduksi gagasan mendalam mengenai "kartelisasi oligarkis" (oligarchic cartelization). Teori ini mengawinkan pendekatan teori oligarki murni dari Richard Robison dan Vedran Hadiz (2004) serta Jeffrey A. Winters (2011) dengan teori partai kartel dari Richard S. Katz dan Peter Mair (1995).

Menurut Hargens (2020), di dalam internal partai politik, para pemilik modal dan kepala faksi bertindak sebagai oligark murni yang menguasai pengambilan keputusan secara absolut. Namun, dalam relasi antarpartai dan hubungannya dengan instrumen negara, para oligark ini berkolaborasi membentuk kartel politik. Kartel ini berfungsi untuk mengamankan kepentingan ekonomi-politik bersama, membagi-bagi sumber daya negara, serta menutup pintu bagi masuknya kekuatan-kekuatan baru yang berpotensi mengganggu status quo. Politisi tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat yang mengemban mandat publik, melainkan sebagai agen yang melayani kepentingan konsorsium modal. 

Dalam konteks Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, janji-janji pemerintah mengenai pembagian redistribusi ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan dorongan investasi besar-besaran harus dibaca melalui kacamata kritis kartelisasi oligarkis ini. Seringkali, proyek-proyek strategis nasional yang diatasnamakan untuk "kemakmuran rakyat" pada kenyataannya menjadi ajang konsesi bisnis bagi lingkaran elite kekuasaan. Hilirisasi industri, perizinan tambang, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan dibajak oleh jejaring oligarki yang menyatukan pengusaha dan penguasa dalam satu lingkaran kepentingan yang saling menguntungkan.

Cengkeraman kartelisasi oligarkis melahirkan ketimpangan struktural yang memprihatinkan. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh persentase kecil elite di puncak piramida sosial, maka klaim "keadilan" yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya berisiko menjadi retorika kosong belaka. Keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila menuntut distributive justice yang memastikan bahwa kekayaan alam dan hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan menumpuk pada segelintir konglomerat dan pejabat politis (Rawls, 1971). Ketika negara dikendalikan oleh kartel oligarki, hukum dan regulasi mengalami depravasi fungsi: dari instrumen keadilan menjadi alat legitimasi perlindungan modal elite (law as a tool of elite protection).

Alienasi Sosial dan Retorika Kesejahteraan Semu

Pidato politik yang penuh dengan klaim-klaim keberhasilan sering kali menimbulkan fenomena yang disebut Karl Marx (1844/1978) sebagai alienasi atau pengasingan sosial. Warga negara merasa terasing dari realitas politik dan ekonomi mereka sendiri. Di satu sisi, layar televisi dan media massa membombardir publik dengan narasi resmi bahwa ekonomi nasional tumbuh pesat, investasi melimpah, dan negara hadir memelihara rakyat. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, rakyat dihadapkan pada kenyataan pahit: tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari lapangan kerja formal yang layak, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta daya beli yang makin tergerus oleh berbagai pungutan pajak dan inflasi.

Kesenjangan yang makin melebar antara narasi elite dan realitas akar rumput ini menciptakan disonansi kognitif masif dalam psikologi massa. Publik dipaksa mengadopsi optimisme buatan yang diproyeksikan oleh panggung kekuasaan, sementara pada saat yang sama mereka mengalami krisis ekonomi domestik yang nyata. Akibatnya timbul kecenderungan apatisme politik, erosi kepercayaan (erosion of trust) terhadap lembaga-lembaga publik, dan ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness). Rakyat merasa bahwa siapa pun yang berpidato dan apa pun janji yang diucapkan, struktur yang menindas tidak akan pernah berubah.

Situasi ini mengikis tatanan nilai kebudayaan lokal yang berorientasi pada kebersamaan dan kemandirian. Masyarakat yang tadinya memiliki daya lentur (resilience) berbasis modal sosial dan kearifan lokal berangsur-angsur diubah menjadi konsumen yang bergantung pada program bantuan sosial (paternalistic welfare). Negara hadir bukan untuk memberdayakan dan membebaskan (emancipation), melainkan memberikan jaminan karitatif yang memelihara ketergantungan publik. Model pembangunan yang technocratic dan berorientasi akumulasi modal telah merobek kain sosial (social fabric) desa dan komunitas adat, menggeser nilai-nilai kekeluargaan menjadi hubungan transaksional yang dingin.

Memperlakukan rakyat semata-mata sebagai objek statistik pertumbuhan atau pemilih dalam pemilu adalah pelanggaran terhadap prinsip imperatif kategoris Immanuel Kant (1785/1993). Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), dan tidak pernah boleh diperlakukan sekadar sebagai sarana (means to an end). Menggunakan retorika "kemakmuran rakyat" untuk menutupi kebijakan yang memperkaya segelintir elite oligarki adalah wujud manipulasi etis yang menciderai martabat kemanusiaan.

Urgensi dan Relevansi Rekonstruksi Demokrasi Substansial

Mencermati berbagai tantangan mendasar di atas, refleksi kritis terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto 14 Agustus 2026 menemukan urgensi dan relevansinya yang paling nyata. Pidato kenegaraan hendaknya tidak lagi diterima sebagai sekadar ritual kebangsaan yang pasif, melainkan harus dijadikan momen koreksi total terhadap arah perjalanan Republik. Tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" hanya akan mewujud menjadi kenyataan apabila bangsa ini berani melakukan rekonstruksi mendasar terhadap sistem politik dan ekonomi nasional.

Urgensi pertama terletak pada koreksi tata kelola fiskal dan penghentian ketergantungan utang yang destruktif. Pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk merestrukturisasi APBN dengan memprioritaskan kedaulatan ekonomi murni. Ini berarti menghentikan pemborosan pada proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada daya saing rakyat, mengendalikan laju utang luar negeri, serta mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan yang berkeadilan – bukan dengan memajaki rakyat kecil, melainkan dengan menindak tegas kejahatan perpajakan dan menyasar kekayaan melimpah para oligark.

Urgensi kedua adalah pemulihan supremasi sipil dan penghentian gejala remiliterisasi. Militer harus dikembalikan secara konsisten pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara profesional sesuai mandat Reformasi 1998 (Huntington, 1957; Mietzner, 2009). Urusan tata kelola sipil, pangan, dan ekonomi harus dikelola oleh lembaga-lembaga sipil yang akuntabel dan transparan melalui mekanisme partisipasi publik yang luas. Penguatan institusi demokrasi sipil adalah syarat mutlak agar kebebasan berpendapat dan hak-hak asasi warga negara tetap terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Urgensi ketiga, dan yang paling menentukan, adalah pembongkaran struktur kartelisasi oligarkis sebagaimana diajukan dalam pemikiran Bonifasius Hargens (2020). Pembongkaran ini membutuhkan reformasi hukum kepartaian dan sistem pemilu secara menyeluruh. Negara harus memutus mata rantai pembiayaan politik yang koruptif yang menyebabkan partai politik tersandera oleh pemilik modal. Transparansi keuangan partai, pelembagaan kelembagaan politik yang demokratis di internal partai, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap praktik korupsi politik menjadi kunci utama untuk merebut kembali negara dari cengkeraman kartel modal.

Pada akhirnya, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak akan pernah terwujud melalui retorika podium yang megah semata. Kedaulatan sejati lahir dari kemandirian ekonomi rakyat dan ketangguhan fiskal negara; keadilan sejati lahir dari distribusi kesejahteraan yang merata dan penegakan hukum yang setara; dan kemakmuran sejati lahir ketika setiap warga negara terbebas dari rasa takut, terbebas dari kemiskinan struktural, serta memiliki ruang yang luas untuk mengaktualisasikan kemanusiaannya. Sudah saatnya publik menagih janji-janji kemerdekaan itu secara kritis, memastikan bahwa Republik Indonesia tetap milik seluruh rakyatnya, dan bukan milik segelintir kartel oligarki yang berteduh di balik jubah kekuasaan. (*)