Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Matius Pilamo Siep

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Solidaritas Rakyat Papua Bergerak untuk menggelar Panggung Merdeka di Jalan Merdeka, Cafe Jamertime, Fanindi, Manokwari, Papua Barat, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi, kritik sosial, dan aspirasi terkait berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di Tanah Papua.

Salah satunya terkait rentetan peristiwa penembakan warga sipil serta persoalan tanah adat yang dinilai Solidaritas Rakyat Papua Bergerak telah mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda digelar, di antaranya suling tambur, orasi ilmiah, musik tradisional, pembacaan puisi dan stand up comedy.

Baca juga: Brigjen Sulastiana Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Markas Polda Papua Barat

Berdasarkan pantauan TribunPapuaBarat.com, kegiatan tersebut juga diwarnai pembentangan sejumlah pamflet serta salib berwarna merah.

Sejumlah pamflet yang dibentangkan peserta memuat tulisan, “Hutan Adat Bukan Warisan Tapi Titipan untuk Dijaga, Bukan untuk Ditambang”, “Papua Bukan Tanah Kosong”, “Papua Benteng Terakhir Iklim Dunia”, hingga “Tolak Militerisme dan PSN di Seluruh Tanah Papua”.

Selain itu, terdapat pula tulisan “Kembalikan 122.931 Jiwa Pengungsi di Tanah Papua”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat serta kelompok Cipayung.

Para peserta secara bergantian menyampaikan pandangan dan aspirasi mengenai berbagai persoalan sosial, politik, kemanusiaan, dan lingkungan yang mereka rasakan di Tanah Papua.

Ketua Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak, Nelson Krenak, mengatakan Panggung Merdeka merupakan bentuk ekspresi masyarakat dalam menyikapi berbagai ketidakadilan yang dinilai masih terjadi di Tanah Papua.

Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk kembali mempertanyakan makna kemerdekaan bagi masyarakat Papua.

“Tema besar yang kami bawa adalah tolak PSN dan militerisme di Tanah Papua,” kata Nelson.

Baca juga: Upacara HUT ke-81 RI di Teluk Bintuni Berjalan Lancar, Bupati Apresiasi Paskibra 2026

Ia mengatakan Panggung Merdeka tidak hanya menjadi kegiatan seni dan hiburan, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melalui berbagai bentuk ekspresi.

“Bukan hanya bertanya sudah berapa tahun Indonesia merdeka, tetapi juga bertanya siapa yang sudah merasakan kemerdekaan dan siapa yang masih menunggu keadilan,” ujarnya.

Menurut Nelson, kemerdekaan sejati harus dimaknai sebagai kebebasan dari ketakutan, diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan.

“Panggung Merdeka bukan sekadar panggung. Ini panggung kebudayaan, pendidikan rakyat, kebebasan berekspresi, kritik terhadap kekuasaan dan solidaritas. Terutama panggung bagi suara rakyat,” tegasnya.

Nelson mengatakan kegiatan serupa akan kembali digelar untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai.

Menurutnya, berbagai suara yang selama ini terpendam dapat disampaikan melalui puisi, orasi ilmiah, musik tradisional maupun bentuk ekspresi lainnya.

Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pada 19 Agustus 2026, yang disebut sebagai momentum untuk kembali menyuarakan persoalan yang berkaitan dengan rasisme terhadap Orang Asli Papua.

Baca juga: Atraksi Hebat Pocil Polres Kaimana jadi Sorotan di HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Selain itu, Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak berencana melakukan aksi long march untuk mengawal aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR Papua Barat sejak 7 Mei 2026.

Kegiatan Panggung Merdeka tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi.

Di antaranya Pemuda Adat Arfak, DAB Domberai, GMNI, Perempuan Mahardika, WPNA, GAMKI, Kepala Suku Maybrat, Pemuda Maybrat, IMPT serta masyarakat lainnya.

Nelson berharap ruang-ruang seperti Panggung Merdeka dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara damai.

Ia juga mengajak seluruh peserta tetap menjaga ketertiban serta mengedepankan persatuan dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua. (*)