TRIBUNWOW.COM - Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 453,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.000 triliun, meningkat 4,4 persen secara tahunan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN tersebut terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi meski penurunannya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

"Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 3,8 persen," kata Ramdan, dikutip dari laman Bank Indonesia, Selasa (18/8/2026).

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Menurut Ramdan, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Pemerintah, lanjut Ramdan, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

ULN juga dikelola secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendukung pembiayaan yang efisien dan optimal.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," papar Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6 persen; Jasa Pendidikan 16,2 persen; Konstruksi 11,5 persen; serta Transportasi dan Pergudangan 8,5 persen.

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang," ucapnya.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-pasar dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Baca juga: Nessy Kalviya dan Mesakh Mirin Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR RI Lewat Mekanisme PAW

Untuk ULN swasta, posisi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan.

Kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan 1,3 persen pada triwulan I 2026.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen pada triwulan I 2026," papar Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 79,4 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta," katanya.

Ramdan menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026.

ULN Indonesia juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tutur Ramdan.

Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)