TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, meminta pemerintah segera membuka akses menuju desa-desa terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, pada 15 Agustus 2026. Bencana alam itu membuat akses transportasi dan komunikasi menuju tujuh desa di Pulau Palue terputus. 

Selain itu, sejumlah ruas jalan tertutup longsor, ratusan rumah mengalami kerusakan, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi lumpuh. Kondisi ini membuat pergerakan warga dan penyaluran bantuan menjadi sangat terbatas.

Edi mengatakan, kondisi geografis kepulauan tidak boleh menjadi alasan terlambatnya bantuan bagi masyarakat.

“Wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bantuan terlambat. Pemerintah harus mencari cara agar makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenaga medis bisa segera menjangkau warga,” kata Edi, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Edi mengatakan, penyelamatan dan penanganan korban memang harus menjadi prioritas. Namun, pembukaan akses jalan dan pemulihan jaringan komunikasi juga harus dikerjakan pada saat yang sama karena sangat menentukan kelancaran penanganan di lapangan.

“Pemerintah seharusnya sudah memetakan kondisi setiap desa. Yang pertama tentu menyelamatkan dan menangani korban. Bersamaan dengan itu, akses jalan dan komunikasi harus segera dibuka supaya bantuan bisa masuk,” tegasnya.

Menurut Edi, pemerintah tidak perlu menunggu seluruh ruas jalan selesai diperbaiki. Jalur darurat dapat dibuka lebih dahulu dengan mengerahkan alat berat dan seluruh sarana yang tersedia.

Ia menambahkan, jalur laut dan udara juga perlu dimaksimalkan untuk menjangkau daerah yang belum dapat ditembus melalui jalur darat.

“Jangan menunggu jalan pulih sepenuhnya baru bantuan bergerak. Kalau jalur darat belum bisa dilewati, gunakan kapal atau helikopter untuk mencapai titik-titik yang sulit. Dalam keadaan seperti ini, semua sarana harus dikerahkan,” ujar Edi.

Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak hanya berhenti atau menumpuk di pos utama. Penyaluran harus dipastikan sampai ke seluruh desa terdampak, terutama kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan perawatan medis.

“Kita jangan hanya melihat bantuan sudah sampai di posko, lalu menganggap persoalan selesai. Yang harus dipastikan adalah bantuan itu benar-benar sampai kepada warga dan dibagikan secara merata. Jangan sampai satu desa menerima banyak, sementara desa lainnya masih menunggu,” kata dia.

Selain membuka akses, Edi meminta pemerintah segera memulihkan listrik dan jaringan telekomunikasi.

Menurutnya, komunikasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi warga, memperbarui data kebutuhan, serta mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan petugas di lapangan.

“Bantuan bisa saja tersedia, tetapi kalau pendataan dan koordinasinya tidak berjalan, penyalurannya tetap akan terlambat. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama dan memastikan tidak ada warga yang terlewat,” pungkas Edi.