Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Rencana strategis pengembangan Kawasan Teluk Nipah di Kabupaten Lampung Selatan resmi memasuki babak baru.

Baca juga: Pertajam Visi Supporting Co, Regional 7 Endorse Pantai Teluk Nipah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan turun langsung menyisir sejumlah titik lokasi guna mematangkan kajian teknis dan penyusunan masterplan kawasan terpadu tersebut pada Selasa (18/8/2026).

Langkah konkrit penajaman proyek strategis ini diawali melalui Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebelum tim gabungan melakukan peninjauan lapangan secara maraton.

Pertemuan lintas instansi tersebut dihadiri oleh jajaran Asisten Ekbang, Bappeda, Brida, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas PMPPTSP, hingga Kantor BPN Lampung Selatan.

Sementara dari pihak pusat, hadir Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, M. Mawardi, didampingi tim analis kebijakan.

Fokus utama rapat koordinasi diarahkan pada penyamaan data spasial, pemetaan status lahan, serta penyelarasan visi pengembangan kawasan sebelum verifikasi fisik di lapangan dilakukan.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, M. Mawardi, menjelaskan bahwa survei lapangan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik dan status hukum dari alternatif lokasi yang telah disepakati pada pembahasan awal.

Satu di antara area krusial yang menjadi sorotan utama tim yakni kawasan potensial di sekitar Tambang Batu Jaya.

"Lokasi yang diarahkan memiliki luasan kurang lebih sekitar 110 hektare. Peninjauan ini untuk memastikan kondisi riil di lapangan, mulai dari batas lahan hingga topografinya, sehingga kita memiliki pijakan yang sama sebelum menentukan langkah eksekusi berikutnya," tegas Mawardi.

Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menambahkan bahwa kesepakatan data antarinstansi sangat vital agar proses penyusunan masterplan berjalan efektif.

Menurutnya, pengembangan Kawasan Teluk Nipah tidak hanya berfokus pada potensi ruang saat ini, tetapi juga memperhitungkan konektivitas infrastruktur dan integrasi tata ruang jangka panjang.

Dalam kajian teknis ini, tim mencermati status pemanfaatan lahan milik PTPN, batas sempadan pantai, potensi kawasan pertambangan, hingga aksesibilitas jalan utama pendukung mobilisasi logistik.

Pemkab Lampung Selatan berharap verifikasi lintas kementerian ini melahirkan dasar perencanaan yang kokoh demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )