TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Direktur Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin mengatakan adanya pertemuan antara Menteri Agama Yaqut dengan pihak travel membahas 50 persen kuota haji tambahan pada November 2023.
Adapun hal itu disampaikan Nur saat dihadirkan sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Menurut Asrul Aziz Taba, pertemuan tersebut dihadiri semua ketua asosiasi.
"Kemudian Saudara menjelaskan bahwa tidak diundang terkait kegiatan tersebut. Itu betul, Pak?" tanya jaksa di persidangan.
Baca juga: Sidang Korupsi Kuota Haji, Pengalihan Penahanan Eks Menag Yaqut Ditolak Hakim
Jaksa lantas menanyakan pengakuan Asrul soal pembahasan dalam pertemuan kepada Nur.
"Dia menyampaikan tentang rencana kuota tambahan untuk 50 persen 50% itu. Tapi saya sampaikan bahwa menyangkut aturan di undang-undang menyatakan bahwa haji khusus kuotanya 8%," jawab Nur.
Gus Alex, Ismail Adham, Asrul Azis Taba didakwa bersama Yaqut Cholil Qoumas melakukan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
Baca juga: Eks Menag Yaqut Bantah Siapkan 1 Juta Dolar AS untuk Pengaruhi Hasil Pansus Angket Haji
Jaksa menyebut perkara ini melibatkan jual beli kuota haji khusus dan petugas haji serta fee percepatan, yang menyebabkan jemaah yang berhak gagal berangkat dan pihak yang tidak berhak justru diberangkatkan.
Jaksa meyakini perkara ini telah memperkaya Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500 atau Rp4,8 miliar.
Tak hanya itu, perbuatan tersebut juga memperkaya korporasi yaitu 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Prahu sejumlah USD 26.500.
