TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah pusat menurunkan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pada 2026, TKD turun Rp 693 triliun atau berkurang 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah menyesuaikan anggaran agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan program prioritas yang telah direncanakan tetap berjalan.
Tribun-Timur.com membahas persoalan tersebut melalui program Tribun VIP dengan tema Daerah “Kecanduan” Dana Pusat, Apa Solusinya?
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif hadir secara virtual dan anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad hadir langsung di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih (Opu Dg Risadju), Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (18/8/2026).
Acara ini dipandu oleh I Luh Devi Sania. Bisa disaksikan di Youtube Tribun Timur.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengaku telah menyiapkan strategi untuk mengatasi penurunan TKD.
Baginya, keterbatasan fiskal menjadi momentum mengembangkan potensi daerah.
Ia mengakselerasi pembangunan, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka stunting sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah terbatasnya anggaran, Syaharuddin Alrif mampu membuat pertumbuhan ekonomi Sidrap pada 2025 di angka 7,71 persen. Angka tersebut tertinggi di Sulsel.
Bahkan, Sidrap menjadi yang terbaik dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 Regional Sulawesi belum lama ini.
Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 miliar.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan berhasil ditekan ke angka 4,91 persen pada tahun 2025, dengan laju penurunan sebesar 2,19 persen dibandingkan tahun 2024.
Capaian ini tercatat sebagai angka kemiskinan terendah di Kabupaten Sidrap dalam sepuluh tahun terakhir.
Pemkab Sidrap juga konsisten menjalankan program intervensi gizi serta koordinasi lintas sektor yang efektif.
Hal tersebut menempatkan Sidrap sebagai salah satu penerima Dana Insentif Fiskal (DIF) Kinerja Terbaik Penurunan Stunting Tahun 2025 dari pemerintah pusat.
“Walaupun efisiensi, kami bisa tumbuh ekonominya, turun angka kemiskinan dan angka stuntingnya, tergantung dari daerah masing-masing,” kata Syaharuddin Alrif.
Menurut bupati berusia 45 tahun ini, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk mengurangi TKD.
Makanya, pemerintah daerah (Pemda) harus mampu menyesuaikan karena tak semua diselesaikan dengan bertumpu pada pemerintah pusat.
APBD Kabupaten Sidrap sebelumnya berada di kisaran Rp1,3 triliun. Kini turun menjadi sekitar Rp1,1 triliun.
Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya menghentikan program telah dicanangkan.
Syaharuddin Alrif menyesuaikan fiskal (TKD dipotong) dengan mendorong peningkatan fiskal di masyarakat melalui sektor unggulan di Sidrap.
Seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengolahan industri.
“Inilah yang kami lakukan di Kabupaten Sidrap. Arahan TKD kami ikut dan kami mencoba berinovasi, buat terobosan, alhamdulillah capaian itu bisa berubah walau APBD sebelumnya Rp 1,3 triliun, sekarang sisa Rp 1,1 triliun,” tuturnya.
Tak Mengeluh
Syaharuddin Alrif menegaskan, Pemkab Sidrap tidak ingin mengeluh dengan penurunan TKD.
Ia justru termotivasi untuk berinovasi agar pertumbuhan ekonomi tetap meningkat.
Salah satu caranya dengan mendorong masyarakat ke kegiatan produktif di sektor swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut membuat Sidrap berbeda dengan daerah lain. Tak ayal belanja wajib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih aman, belanja modal ada dimanfaatkan untuk masyarakat.
Kemudian pembangunan infrastruktur di sektor pertanian dan peternakan yang menjadi andalan Sidrap berjalan baik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan manajemen yang tepat agar anggaran yang terbatas tetap mampu menghasilkan dampak bagi masyarakat.
“Kalau ditanya mengeluh tidak? Saya tak mengeluh, saya justru mensyukuri, namanya masalah keuangan pasti mau lebih. Namun, kami di Sidrap mensyukuri, memacu dan memotivasi, mendorong produktivitas masyarakat sehingga berdampak,” ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini.
Syaharuddin Alrif menyampaikan, pemerintah yang sukses bukan soal banyaknya uang, tapi bagaimana indeks pembangunan meningkat, pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan rendah, angka stunting turun, pengangguran terbuka rendah, gini rasio stabil.
“Lima kondisi ini menjadi ukuran pemerintah pusat menilai daerah, bukan soal banyaknya APBD-nya. Kami di Sidrap mensyukuri dan berinovasi supaya sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Anggota DPR RI Kamrussamad mengapresiasi kinerja dilakukan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif.
Di tengah keterbatasan anggaran, masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan stunting dan realisasi belanja APBD kedua tercepat di Sulsel.
“Tentu ini sebuah kinerja yang patut diapresiasi,” ucapnya.
Kamrussamad tak pungkiri APBD Sidrap Rp 1,3 triliun sebelumnya lalu turun menjadi Rp 1,1 triliun pasti berpengaruh.
Baik itu dari sisi pelayanan publik atau dari segi program prioritas daerah.
Sebab, setiap kepala daerah mempunyai komitmen, janji kampanye, program yang telah dibangun sebagai kontrak sosial kepada masyarakat.
Hal tersebut tidak mudah dijelaskan kembali ke masyarakat dengan pengurangan TKD tersebut.
“Kami menyadari hal tersebut dan pasti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dulu dirancang sebagai pedoman pembangunan daerah pasti mengalami penyesuaian,” tuturnya. (*)
