BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan nelayan di Pelabuhan RK Ilir, Banjarmasin Selatan, mendatangai Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, Rabu (19/8/2026).

Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, untuk melaut dan menangkap ikan.

Hal itu terjadi imbas 77 surat rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) RK Ilir belum diperpanjang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin.

Persoalan itu membuat para nelayan kesulitan bekerja, mereka kemudian menyampaikan keluhan tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin. 

Baca juga: Dinas Perdagangan HST Ungkap Enam Penyebab Antrean Pertalite dan Bio Solar di SPBU

77 nelayan yang sebelumnya memiliki rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi, hingga kini belum satu pun menerima rekomendasi baru. Padahal, masa berlaku rekomendasi sebelumnya telah berakhir sejak 8 Agustus 2026.

Kondisi ini mulai berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal.

Manager SPBN RK Ilir, H Muhtanto mengatakan, jika tidak segera diselesaikan, persoalan tersebut dikhawatirkan mengganggu pasokan ikan di Pelabuhan RK Ilir dan pada akhirnya berdampak terhadap ketersediaan serta harga ikan di pasar Banjarmasin.

Menurutnya, belum diterbitkannya rekomendasi baru membuat pasokan solar ke SPBN belum dapat dilakukan.

"Rekomendasi yang lama sudah berakhir sejak 8 Agustus. Sampai sekarang belum ada rekomendasi yang baru dikeluarkan, sehingga pasokan BBM juga tidak bisa dikirim ke SPBN," ujar Muhtanto.

Muhtanto mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan DKP3 Kota Banjarmasin untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. 

Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penerbitan rekomendasi baru.

Ia menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum nelayan yang sebelumnya mengambil solar melalui SPBN RK Ilir.

"Informasinya, ada oknum nelayan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi. Tetapi setelah BBM keluar dari SPBN, pengawasannya sudah bukan menjadi kewenangan kami," kata dia.

Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi agar penyaluran solar kepada nelayan dapat kembali berjalan normal.

Sementara itu, perwakilan nelayan Pelabuhan RK Ilir, Murjani mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait penerbitan surat rekomendasi tersebut.

Menurutnya, tidak tersedianya solar telah membuat sebagian nelayan berhenti melaut selama kurang lebih dua pekan. Kondisi itu secara otomatis memutus sumber pendapatan mereka.

"Kami sudah sekitar dua minggu tidak melaut. Kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan. Ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga," kata Murjani.

Baca juga: Tak Terpangruh Harga Khusus BBM, Nelayan Kotabaru Keluhkan Sering Tak Kebagian Solar Subsidi

Ia berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sebab, bagi nelayan, kepastian mendapatkan BBM merupakan bagian penting untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menanggapi hal itu, saat pertemuan Wali Kota Yamin mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengetahui duduk persoalan dan memberikan jawaban dalam waktu dekat.

"Akan kami koordinasikan dengan dinas terkait," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)