TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Ketua DPRK Sorong, Mawardi Nur, terus mendorong dan menyuarakan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian dan masyarakat di daerah.

Mawardi mengatakan, kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat saat ini turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sama-sama tahu isu dan kenyataan yang kita hadapi sekarang, dengan efisiensi anggaran yang begitu besar sehingga berdampak ke daerah,” kata Mawardi di Kabupaten Sorong, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, dampak efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah terus menyampaikan aspirasi dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Resmi Dilantik Wabup Ahmad Sutejo, Daftar Nama 33 Kepala Kampung Kabupaten Sorong dari 14 Distrik

Baca juga: Kisah Makdalena Ulimpa, Putri Moi Pembawa Baki di Kabupaten Sorong yang Bercita-cita Jadi Polwan

“Di daerah kita harus menyuarakan suara daerah. Perputaran ekonomi dan situasi kondisi masyarakat itu sangat terpengaruh oleh

 adanya efisiensi anggaran,” ujarnya.

Mawardi menjelaskan, DPRK Sorong bersama sejumlah asosiasi pimpinan DPRD telah beberapa kali melakukan komunikasi dan mediasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan DPR RI maupun kementerian terkait, dengan harapan pemerintah pusat dapat memahami kondisi daerah secara langsung dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Kemarin melalui beberapa kegiatan maupun perkumpulan, seperti asosiasi Ketua DPRD se-Indonesia, kami beberapa kali melakukan mediasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, baik dengan DPR RI maupun kementerian-kementerian. Intinya, kami menyampaikan aspirasi dan kondisi daerah kita,” ujarnya.

Mawardi menambahkan, persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya terjadi di Kabupaten Sorong. 

Baca juga: Wabup Sorong Ahmad Sutejo Kukuhkan Paskibraka Kabupaten Sorong, Tekankan Disiplin dan Nasionalisme

Baca juga: 75 Tim Ambil Bagian, Merah Putih dan Busana Nusantara Warnai Karnaval Budaya di Kabupaten Sorong

Berdasarkan perkembangan informasi yang ada, sejumlah daerah di Indonesia juga mulai menghadapi kesulitan dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan akibat keterbatasan anggaran.

Ia berharap kondisi perekonomian dan fiskal nasional ke depan dapat semakin membaik sehingga daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)