Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Delapan puluh satu tahun sudah Maluku berdiri sebagai Provinsi di Republik Indonesia ini.

Namun, usia panjang itu belum otomatis membuat pelayanan publik menjadi mudah dan murah bagi seluruh masyarakat. 

Bagi warga yang tinggal di pulau-pulau kecil, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga akses ekonomi masih membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. 

Baca juga: Usai Viral Ucapan "Monyet" ke Mahasiswa, Serka La Rahimu Masih Bertugas sebagai Walpri Gubernur

Baca juga: 60 Desa di SBT Masuk Proses Pencairan ADD, Dinas PMD Kejar Pencairan DD Tahap II

Persoalan inilah yang disoroti Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Maluku memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ambon pada Rabu 19 Agustus 2026.

Benhur menilai, Maluku tidak bisa terus diperlakukan dengan formula pembangunan yang sama seperti daerah daratan. 

Sebab tantangan Maluku bukan hanya soal jarak. 

Ada laut yang harus diseberangi, pulau yang harus dijangkau, dan masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas.

“Namun demikian sesuai dengan ketentuan Undang-undang, persoalan ini harus diperbaiki ke depan dan terus menerus untuk daerah yang kita cintai. Ini persoalan banyak daerah kepulauan,” kata Benhur.

Sebab menurutnya, kondisi tersebut ikut membuat pembangunan dan pelayanan dasar di Maluku berjalan dengan beban yang lebih berat. 

Karena itu, pemerintah pusat diminta mengevaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar benar-benar memperhitungkan karakter daerah kepulauan.

*Bukan Maluku yang Mahal Tapi Cara Menghitung Harus Diubah*

Benhur menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya di jawab dengan menambah program pembangunan. 

Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam melihat daerah kepulauan. 

Maluku memiliki ribuan pulau dengan sebaran penduduk yang tidak merata. 

Konsekuensinya, biaya menghadirkan sekolah, Puskesmas, jalan, transportasi, hingga pelayanan administrasi masyarakat menjadi lebih besar.

Jika karakter tersebut tidak masuk dalam perhitungan fiskal nasional, kata Benhur daerah kepulauan akan terus tertinggal dalam penyediaan layanan dasar. 

Itu sebabnya ia kembali mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan. 

“Karakteristik kepulauan harus mendapat perlakuan yang adil dalam kebijakan nasional,” tegasnya. 

*Blok Masela Jangan Cuma Jadi Cerita Besar*  

Benhur kemudian menyinggung kekayaan alam Maluku. 

Blok Masela misalnya. 

Ada pula rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP). 

Dua proyek besar itu menurutnya, harus memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung masyarakat. 

Jangan sampai Maluku hanya menjadi tempat sumber daya alam diambil, sementara masyarakat lokal tetap kesulitan mendapat pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraannya. 

“Anak Maluku harus menjadi Tuan di negerinya sendiri,“ kata Benhur. 

Ia meminta pemerintah memastikan investasi di Maluku membuka ruang lebih besar bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. 

Selaras dengan itu katanya, hak masyarakat adat juga harus dilindungi. 

Sebab dinilai, pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Masyarakat yang telah hidup turun-temurun di wilayah pembangunan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. 

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku selalu mengingatkan pentingnya hak-hak masyarakat adat di Provinsi Maluku,” 

Bahwa pembangunan tidak boleh hanya berbicara mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Hak masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian penting yang tidak boleh diabaikan. 

*81 Tahun Bukan Sekedar Tiup Lilin*

Karena itu, bagi Benhur peringatan HUT ke-81 Maluku seharusnya menjadi momentum untuk bercermin. 

Apa yang sudah dicapai? 

Apa yang masih membuat masyarakat di pulau-pulau harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka? 

Maka dari itu, sebagai Pimpinan DPRD Maluku, Benhur mengajak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha duduk bersama memperkecil kesenjangan itu.

Bahwa semangat orang basudara, kata dia harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.

“Pada hari ulang tahun Maluku yang ke-81 ini, marilah kita bersatu dan terus menerus berbuat baik. Saya mendukung dan bersama-sama untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (*)