TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (DKP Jatim) secara berkelanjutan melakukan pembenahan kinerja serta tata kelola pelayanan publik.
Sepanjang periode pelaksanaan program pembangunan, DKP Jatim berhasil mencatatkan tren positif pada berbagai aspek strategis di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kontribusi aktivitas perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan data perkembangan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan, kinerja sektor perikanan menunjukkan tren yang positif pada periode terbaru.
Setelah mengalami kontraksi sebesar -2,39 persen pada Triwulan IV Tahun 2024, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 1,19 persen pada Triwulan I 2025, kemudian 2,27 persen pada Triwulan II, 3,24 persen pada Triwulan III, dan mencapai 6,58 persen pada Triwulan IV Tahun 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi pada subsektor perikanan sepanjang tahun 2025.
Memasuki Tahun 2026, pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan pada Triwulan I tercatat sebesar 2,67 persen, kemudian meningkat menjadi 3,45 persen pada Triwulan II Tahun 2026.
Baca juga: Tinjau Dampak Reklamasi Surabaya Waterfront Land, DKP Jatim Bentuk Tim Independen
Kenaikan sebesar 0,78 persen dibandingkan Triwulan I menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sektor perikanan masih berada pada jalur pertumbuhan positif.
Perkembangan positif sejak Triwulan I Tahun 2025 hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja ekonomi sektor perikanan.
Upaya meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan dilakukan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh DKP Jatim, di antaranya program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
Dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja, secara berkelanjutan DKP Jatim menghadirkan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Saat ini, DKP Jatim memiliki 31 (tiga puluh satu) inovasi yang terdiri dari inovasi digital, meliputi : SIRIP (Sistem Integrasi Perizinan Perikanan Tangkap), SIPETARUNGSILAT (Sistem Informasi Tata Ruang Pesisir dan Laut), FISH INFO JATIM, SIGPUKAN (Sistem Informasi Geografis Pelaku Usaha Perikanan), JESIMON (Jendela Sistem Informasi Pelayanan Online), SICAKALANG (Sistem Informasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang), ID MAP (Integrasi Data Mangrove Pesisir), LEK JUKI+ (Layanan Elektronik Jemput Uji Kirim Plus), LECA (Layanan Elektronik Certificate Of Analysis), PASPOL (Persyaratan Administrasi Sertifikasi Produk Online), Silat Proling (Sistem Informasi Pelatihan Probolinggo), KALBU SMART (Kartu Layanan Pelabuhan Smart), LEMADANG (Layanan Pembayaran Digital Non Tunai Untuk Pengguna Jasa), E-PAS Masuk Pelabuhan, SIPARIMANTA (Sistem Informasi Permohonan Magang dan Permintaan Data), SIMASDANIS (Sistem Informasi Manajemen Arsip Surat, Disposisi dan Informasi), SIMPELPAS (Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan dan Pengguna Jasa), E-KLIK (Elektronik Kepuasan Layanan Informasi dan Kepelabuhanan), LAYANAN WIB (Whatsapp Information Chat Bot) dan SIAPGrak! (Sistem Informasi Analisa Prakiraan Tinggi Gelombang untuk Masyarakat).
Selain inovasi digital, DKP Jatim juga menghadirkan inovasi – inovasi non – digital, berupa : KOLEGA (Kolam Lele Keluarga), UWR 2.0 (Under Water Restocking 2.0), PUSPITA (Penguatan Usaha Perikanan untuk Peningkatan Produktivitas), Kopi Perikanan (Konsultasi dan Pendampingan Perizinan kepada Nelayan), Klinik IKAN (Klinik Izin Usaha Kelautan dan Perikanan), BUVANI (Budidaya Udang Vannamei Skala Mini), BUDAYU SALIREN ( Budidaya Udang Vannamei Salinitas Rendah), BAIKLO JATIM (Bank Ikan Lokal Jawa Timur), MOBILE FISH CLINIC, Pelayanan Perikanan Terpadu, MYG+ (Mayangan Pengelolaan Sampah).
Di tahun ini, DKP Jatim berkomitmen mendukung peningkatan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) serta mempertahankan predikat Provinsi Terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 melalui 31 (tiga puluh satu) inovasi tersebut. 5 (lima) inovasi di antaranya merupakan inovasi baru, yaitu BUDAYU SALIREN, SILAT PROLING, PASPOL, LEK JUKI+ dan LEMADANG. Langkah ini dihadirkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan yang membutuhkan pelayanan cepat, transparan dan hemat biaya.
Diawali dari jawaban atas kendala modal awal bagi para calon pembudidaya udang. Melalui inovasi BUDAYU SALIREN (Budidaya Udang Vannamei Salinitas Rendah) yang dikembangkan oleh UPT Budidaya Air Payau dan Laut Bangil, masyarakat kini dapat menjalankan budidaya udang vannamei secara intensif pada media air bersalinitas rendah hingga air tawar.
Melalui BUDAYU SALIREN, proses budidaya diarahkan agar lebih terukur, mulai dari pengelolaan media dan kualitas air, penerapan teknik budidaya yang tepat, hingga pemantauan hasil produksi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pembudidaya menekan risiko kegagalan, meningkatkan produktivitas, serta menghasilkan produk perikanan yang berkualitas.
Dengan langkah ini, masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya udang vannamei tidak lagi merasa terbebani modal besar maupun keterbatasan pengetahuan teknis.
Tidak hanya dari sisi teknologi budidaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga dipermudah melalui kemajuan digital. UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (UPT PTKP3KP) menghadirkan SILAT PROLING (Sistem Informasi Pelatihan Probolinggo), sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan sebagai sarana penyediaan informasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan secara online.
Melalui pemindaian QR Code, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait program pelatihan, persyaratan, jadwal kegiatan, pendaftaran pelatihan, evaluasi terukur hingga penerbitan sertifikat elektronik serta layanan informasi lainnya secara cepat, praktis dan transparan.
Demi menjawab kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan transparansi pelayanan, UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi (UPT PMP2KP Banyuwangi) mengembangkan inovasi pelayanan publik berupa PASPOL (Pelayanan Administrasi Sertifikasi Produk Online). Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan layanan sertifikasi SNI produk Kelautan dan Perikanan baik yang berlaku wajib maupun sukarela.
Hadirnya PASPOL menjadi solusi atas proses birokrasi konvensional yang kerap dinilai memakan waktu.
Melalui sistem ini, seluruh tahapan mulai dari pengajuan permohonan, pengunggahan dokumen persayratan, hingga pemantauan status sertifikat dapat dilakukan secara online.
Sistem digital ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Panduan lengkap serta akses resmi layanan PASPOL dapat diakses melalui laman pmp2kpbanyuwangi.dkp.jatimprov.go.id/paspol.
Demikian pula, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, UPT PMP2KP Surabaya menghadirkan Lek Juki+ (Layanan Elektronik Jemput Uji Kirim Plus) yang dapat diakses melalui https://lekjuki.dkp.jatimprov.go.id/login.
Aplikasi berbasis situs web ini hadir untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan secara digital, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan hasil uji. Pengguna layanan cukup mendaftar akun di aplikasi, mengisi data sampel produk dan menentukan jenis pengujian. Setelah itu, kirim sampel ke kantor UPT PMP2KP Surabaya untuk diverifikasi petugas. Jika sampel sesuai, selanjutnya pengguna layanan tinggal melakukan pembayaran sesuai tagihan dan mengunggah bukti bayar. Setelah selesai pengujian, Laporan Hasil Analisa (LHA) dapat diunduh secara mandiri.
Ekosistem pelayanan digital DKP Jawa Timur ini ditutup dengan pembenahan sistem transaksi di Pelabuhan Perikanan Pantai melalui inovasi LEMADANG (Layanan Pembayaran Digital Non Tunai) yang dikelola oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Malang.
Sistem ini mengubah seluruh pembayaran operasional dan retribusi jasa pelabuhan dari transaksi tunai menjadi digital non-tunai dengan memanfaatkan sarana pembayaran digital yang tersedia.
Transformasi ini tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih cepat dan aman bagi para juragan kapal dan nelayan, tetapi juga menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan pelabuhan secara menyeluruh.
Berbagai inovasi unggulan baik digital maupun non-digital yang dihadirkan oleh DKP Jatim bersama Cabang Dinas dan UPT bukan sekadar deretan program, melainkan solusi nyata untuk memangkas hambatan usaha serta mendorong produktivitas sektor perikanan.
Ke depan, penguatan tata kelola ini diharapkan terus menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur agar tetap inklusif, transparan, dan berdaya saing tinggi.
