TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan koordinasi dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Purbaya, penanganan di lapangan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga terkait agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak.
Ia mengaku menemukan adanya informasi yang belum tersampaikan dengan baik ketika berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD banyak enggak tahunya," ujar Purbaya, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Kamis (20/08/2026).
Purbaya menilai persoalan koordinasi tersebut perlu segera dibenahi karena kondisi korban bencana membutuhkan respons cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Sebagai bentuk dukungan awal, pegawai Kementerian Keuangan telah menyiapkan dan mengirimkan sejumlah bantuan logistik ke wilayah terdampak gempa.
Bantuan tersebut terdiri dari 81 lembar terpal, 360 selimut, serta berbagai kebutuhan pokok berupa sembako, seperti beras, mi instan, dan susu. Menurut Purbaya, bantuan terpal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat gempa.
Baca juga: Cerita Ibu Melahirkan saat Gempa Mengguncang NTT, Persalinan di Halaman Sekolah, Diberi Nama Gempita
Terpal tersebut diharapkan dapat digunakan sementara untuk melindungi warga dari kondisi cuaca, terutama apabila hujan turun dan rumah yang ditempati mengalami kebocoran.
"Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan kalau hujan mungkin bocor-bocor dengan terpalang lebih bagus," kata Purbaya.
Selain memastikan bantuan logistik, Purbaya juga memberikan perhatian terhadap laporan adanya warga yang berada di wilayah terisolir dan belum mendapatkan bantuan.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sambirampas, Manggarai Timur. Purbaya mengatakan laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengecek langsung kondisi di wilayah tersebut.
"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," tegasnya.
Purbaya memastikan persoalan anggaran tidak seharusnya menjadi hambatan bagi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia menyebut pemerintah pusat masih memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah siap menambah anggaran apabila dana yang tersedia bagi BNPB nantinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
"BNPB masih punya beberapa ratus miliar... kalau butuh tambahan ya kita tambah. Jadi untuk bencana anggarannya selalu kita utamakan," ungkap Purbaya.
Dengan adanya kepastian anggaran tersebut, pemerintah berharap proses penanganan gempa di NTT dapat berjalan lebih cepat dan bantuan bisa segera menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
Purbaya menekankan bahwa selain dukungan dana dan logistik, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar tidak ada masyarakat terdampak yang luput dari pendataan maupun penyaluran bantuan.
Ia pun meminta lembaga terkait memastikan kondisi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau mendapat perhatian yang sama, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara menyeluruh.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peringatan tersebut berlaku pada 20 hingga 21 Agustus 2026.
BMKG memprakirakan sejumlah perairan di NTT berpotensi mengalami gelombang sedang dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun pengguna transportasi laut.
Beberapa wilayah yang berpotensi mengalami gelombang dengan ketinggian tersebut di antaranya Selat Sape, Perairan Flores, Selat Pantar, Selat Alor, Selat Ombai, hingga perairan sekitar Taman Nasional Komodo.
Selain kondisi gelombang, BMKG juga mencatat pola angin di wilayah NTT umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara.
Kecepatan angin diprakirakan berada pada kisaran 8 hingga 30 knot.
Kecepatan angin yang cukup tinggi tersebut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan.
Kondisi ini terutama perlu diwaspadai di Laut Sawu, Perairan Selatan Sumba, serta Perairan Sabu-Raijua.
BMKG mengimbau masyarakat, nelayan, dan pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum melakukan aktivitas di perairan.
Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi serta pembaruan cuaca yang dikeluarkan BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko selama periode peringatan berlangsung.
(TribunTrends)
