Oleh: Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom. - Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ADA masa ketika optimisme terasa mudah. Ketika ekonomi tumbuh cepat, lapangan pekerjaan terbuka, harga relatif terkendali, dan berbagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang baik, masyarakat memiliki banyak alasan untuk memandang masa depan dengan penuh harapan.

Namun, optimisme yang sesungguhnya justru diuji ketika keadaan tidak sepenuhnya mudah. Ketika persoalan ekonomi masih terasa, ketika masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup, ketika ruang digital dipenuhi perdebatan, dan ketika pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak selalu populer, pada saat itulah kita dapat melihat apakah sebuah bangsa masih memiliki keyakinan terhadap masa depannya.

Indonesia memasuki peringatan 81 tahun kemerdekaan dalam suasana seperti itu. Tidak semuanya berjalan sempurna, tetapi juga tidak berarti Indonesia sedang kehilangan arah. Di tengah berbagai tantangan, masih terdapat modal penting yang patut dijaga: adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah, adanya agenda pembangunan yang cukup jelas, dan adanya harapan bahwa Indonesia mampu bergerak menuju kondisi yang lebih baik.

Optimisme semacam ini penting karena pembangunan nasional tidak pernah hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Ia juga membutuhkan masyarakat yang percaya bahwa masa depan masih layak diperjuangkan.

Hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 11–17 Mei 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 72,2 persen, sementara tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan mencapai 74,2 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa setelah memasuki fase pemerintahan yang lebih matang, dukungan dan kepercayaan publik masih relatif kuat. Poltracking menilai tingkat kepuasan di atas 70 persen sebagai modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas.

Angka itu tentu tidak berarti semua masyarakat merasa kehidupannya sudah baik. Justru di situlah kita perlu membaca data tersebut secara lebih proporsional. Kepuasan terhadap pemerintah dapat berjalan bersamaan dengan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Dalam survei yang sama, kepuasan terhadap sektor ekonomi tercatat 59,2 persen, jauh di bawah angka kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap perbaikan kondisi ekonomi, terutama persoalan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari seperti harga kebutuhan pokok, daya beli, dan kesempatan ekonomi.

Dengan kata lain, masyarakat Indonesia mungkin belum melihat semuanya selesai, tetapi mereka masih memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja. Ini adalah perbedaan penting antara optimisme dan euforia.

Euforia cenderung menganggap segala sesuatu sudah berjalan baik. Optimisme justru mengakui bahwa masih ada persoalan, tetapi percaya bahwa persoalan tersebut dapat diatasi. Dalam konteks pemerintahan, optimisme yang sehat bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Optimisme berarti tidak kehilangan keyakinan bahwa perbaikan masih mungkin dilakukan.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa optimisme tersebut perlu ditempatkan secara realistis. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Angka tersebut masih menunjukkan pertumbuhan, tetapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menghadapi tantangan.

Bagi ekonom, angka tersebut tentu memiliki banyak penjelasan teknis. Namun, bagi masyarakat, pertanyaan yang muncul biasanya jauh lebih sederhana: apakah pekerjaan lebih mudah didapat, apakah pendapatan meningkat, apakah harga kebutuhan sehari-hari lebih terjangkau, dan apakah kehidupan keluarga menjadi lebih baik?

Di sinilah tantangan pemerintah menjadi lebih kompleks. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal bagaimana membuat angka nasional meningkat, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi pengalaman positif di tingkat rumah tangga.

Pemerintah sendiri menunjukkan optimisme melalui rancangan arah kebijakan fiskal 2027. Dalam pidato penyampaian RAPBN pada 14 Agustus 2026, pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, dengan fokus antara lain pada kemandirian pangan dan energi, industrialisasi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi nasional. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin sekadar bertahan menghadapi ketidakpastian, tetapi ingin mendorong Indonesia tumbuh lebih tinggi.

Target yang tinggi tentu perlu disambut dengan optimisme, tetapi juga harus dibarengi dengan kesadaran bahwa target bukanlah hasil. Angka 6 persen merupakan cita-cita kebijakan yang harus diterjemahkan ke dalam pekerjaan konkret.

Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai keberhasilan pembangunan hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran negara. Masyarakat akan menilainya melalui pengalaman sehari-hari: apakah anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik, apakah akses kesehatan semakin mudah, apakah transportasi dan pelayanan publik makin baik, apakah pelaku usaha kecil mendapatkan ruang untuk berkembang, dan apakah generasi muda memiliki peluang pekerjaan yang lebih luas.

Karena itu, optimisme terhadap pemerintah tidak harus berhadapan dengan sikap kritis. Keduanya justru dapat berjalan bersama. Kita dapat mendukung program pemerintah yang baik sambil tetap mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki. Kita dapat berharap pembangunan berhasil tanpa harus menganggap semua kebijakan pasti benar. Bahkan dalam demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian dari optimisme itu sendiri, karena kritik menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap arah negara.

Masalahnya, ruang publik Indonesia hari ini sering terjebak pada dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi ada kelompok yang melihat hampir semua kebijakan pemerintah secara negatif. Di sisi lain, ada kelompok yang cenderung menganggap semua kebijakan pemerintah sebagai keberhasilan. Keduanya sama-sama berisiko.

Kritik tanpa harapan dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Sebaliknya, dukungan tanpa daya kritis dapat membuat pemerintah kehilangan cermin untuk melihat kekurangannya sendiri. Demokrasi membutuhkan sesuatu yang lebih dewasa: dukungan yang rasional dan kritik yang konstruktif.

Dalam perspektif komunikasi publik, pemerintah juga memiliki pekerjaan penting untuk menjaga optimisme tersebut. Kepercayaan masyarakat tidak tumbuh hanya karena pemerintah menyampaikan banyak informasi. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat kesesuaian antara apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dilakukan, dan apa yang mereka rasakan.

Karena itu, komunikasi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penyampaian program dan keberhasilan. Pemerintah perlu menjelaskan proses, menyampaikan keterbatasan, mengakui persoalan ketika memang ada, dan menunjukkan langkah perbaikan secara terbuka.

Komunikasi yang jujur justru dapat memperkuat optimisme. Masyarakat tidak selalu membutuhkan kabar baik. Mereka membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Ketika pemerintah mengatakan bahwa ekonomi memiliki tantangan, tetapi juga menjelaskan strategi untuk menghadapinya, publik mendapatkan alasan untuk berharap.

Ketika pemerintah mengakui bahwa suatu program belum mencapai target, tetapi menunjukkan langkah koreksinya, publik memperoleh alasan untuk tetap percaya. Optimisme yang lahir dari informasi yang realistis biasanya lebih kuat daripada optimisme yang dibangun dari slogan.

Hal yang sama berlaku pada masyarakat. Optimisme tidak boleh hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran untuk menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi pesimisme yang berlebihan.

Dalam konteks itulah peringatan kemerdekaan menjadi relevan. Delapan puluh satu tahun perjalanan Indonesia tidak pernah sepenuhnya diwarnai keadaan yang mudah. Bangsa ini melewati krisis ekonomi, perubahan politik, bencana, pandemi, konflik, dan berbagai tekanan global. Namun, Indonesia tetap bergerak karena selalu ada kemampuan untuk bangkit. Optimisme bangsa bukan lahir karena semua persoalan telah hilang, tetapi karena kita belajar bahwa persoalan dapat dihadapi.

Pemerintahan hari ini juga berada dalam situasi yang sama. Ia menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi, persoalan ekonomi yang tidak sederhana, perubahan teknologi yang cepat, serta dinamika global yang sulit diprediksi. Dalam keadaan semacam itu, pemerintah memang membutuhkan kritik, pengawasan, dan koreksi. Tetapi pemerintah juga membutuhkan ruang untuk bekerja dan dukungan ketika kebijakan yang diambil memang diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, optimisme terhadap pemerintahan sebaiknya tidak dimaknai sebagai sikap politik yang membabi buta. Optimisme adalah pilihan untuk percaya bahwa negara masih mampu memperbaiki keadaan, sambil memastikan bahwa kepercayaan tersebut terus diuji melalui kinerja. Kita tidak perlu memilih antara berharap dan mengkritik. Kita bisa melakukan keduanya secara bersamaan.

Indonesia saat ini membutuhkan optimisme yang dewasa. Optimisme yang tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak menyerah pada kenyataan. Optimisme yang tidak menganggap pemerintah selalu benar, tetapi juga tidak menganggap pemerintah selalu gagal. Optimisme yang memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, sekaligus mengingatkan bahwa kesempatan itu harus dibayar dengan hasil yang nyata.

Mungkin inilah salah satu cara paling sederhana untuk memaknai kemerdekaan Indonesia yang ke-81: tetap percaya bahwa masa depan Indonesia dapat menjadi lebih baik, tetapi tidak berhenti mengawal agar kepercayaan itu menjadi kenyataan. Sebab sebuah bangsa tidak dibangun hanya oleh mereka yang selalu optimistis, dan tidak pula oleh mereka yang selalu pesimistis. Bangsa dibangun oleh masyarakat yang mampu berharap sambil bekerja, mendukung sambil mengawasi, dan mengkritik tanpa kehilangan keyakinan bahwa perubahan masih mungkin terjadi.

Pada akhirnya, optimisme bukan berarti mengatakan bahwa Indonesia sudah berada di tempat yang kita inginkan. Optimisme berarti percaya bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar dan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang belum benar. Di tengah tahun yang tidak selalu mudah, mungkin itulah modal yang paling perlu kita jaga: bukan keyakinan bahwa semua sudah selesai, melainkan keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki alasan untuk terus berharap. (*)