TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebanyak 2.899 mahasiswa gagal menerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2 tahun 2025 setelah terjadi perubahan data desil.

Di tengah persoalan tersebut, anggaran KJMU dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 justru mengalami pengurangan sebesar Rp49,78 miliar.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi agar persoalan administrasi tidak sampai mengganggu keberlangsungan pendidikan mahasiswa.

Tania menyoroti anggaran KJMU yang turun dari sebelumnya Rp399,48 miliar menjadi Rp349,70 miliar.

Menurut dia, pengurangan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Terlebih, persoalan perubahan data desil masih berdampak terhadap mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan pendidikan.

"Perlu segera mendapatkan solusi," kata Tania, dikutip lama resmi DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8/2026). 

Ia mengatakan, persoalan KJMU juga telah disampaikan langsung oleh mahasiswa kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Para mahasiswa mengeluhkan bantuan pendidikan mereka ditolak setelah status desil berubah dalam proses pemutakhiran data.

Tania memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu 2.899 mahasiswa tersebut mencapai sekitar Rp208,7 miliar.

Perhitungan itu didasarkan pada kebutuhan sekitar Rp72 juta untuk setiap mahasiswa selama empat tahun masa kuliah.

Karena itu, Tania mengusulkan Pemprov DKI Jakarta mengalihkan sementara sebagian anggaran Program LPDP Jakarta sebesar Rp100 miliar untuk membantu mahasiswa yang terdampak penolakan KJMU.

"Lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU," ujarnya.

Menurut Tania, pengalihan anggaran tersebut dapat menjadi solusi sementara agar mahasiswa tetap bisa melanjutkan pendidikan sembari pemerintah membenahi persoalan data desil.

Ia menegaskan, perubahan data administrasi tidak semestinya membuat mahasiswa yang telah menjalani perkuliahan kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan.

"Jangan sampai mahasiswa harus berhenti karena persoalan data," tandas Tania.