Ucapan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, tidak main-main. "Saya pikir pembunuhan terarah di Gaza harus dilakukan,” kata dia pada Senin (17/8) lalu, yang sontak memicu kecaman di berbagai penjuru dunia. Tokoh garis keras dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu juga menjelaskan bagaimana menurutnya hal tersebut dilakukan: setiap malam, 30 atau 40 warga Palestina harus "disingkirkan”.
Ben-Gvir menegaskan bahwa yang dia maksud bukan hanya warga Palestina militan yang menjadi ancaman langsung. Menurutnya, ada orang-orang di Jalur Gaza yang tidak layak hidup. "Mereka bahkan bukan manusia.”
Pada Rabu (19/8), Kanselir Jerman Friedrich Merz merespons dengan "kecaman keras terhadap seruan Menteri Ben-Gvir yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional—seruan tersebut tak bisa ditoleransi,” kata dia melalui juru bicara pemerintah di Berlin. Merz kini sedang berlibur.
Dia juga mengkritik rencana Israel untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat. Kata sang juru bicara, Merz mengikuti langkah-langkah Israel "dengan keprihatinan besar”. Tidak boleh ada langkah aneksasi lebih lanjut, ujar juru bicara itu. "Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus memperlakukan warga Palestina secara manusiawi, melindungi harta benda mereka, serta menjamin pemerintahan publik dan bantuan kemanusiaan.”
Wakil Merz, Menteri Keuangan Lars Klingbeil, juga menuntut konsekuensi bagi Ben-Gvir. "Pernyataan seperti ini sama sekali tidak bisa kami terima oleh pemerintah federal,” katanya kepada stasiun televisi Sat.1. Di tingkat Eropa, kata Klingbeil, pembahasan mengenai sanksi sedang berlangsung. "Ini harus sekarang diperiksa dengan sangat serius.” Jerman, kendati menunjukkan solidaritas kepada Israel, tidak boleh diam. Hasutan itu, menurutnya, "benar-benar telah melewati batas.”
Anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Hildegard Bentele, juga mendukung sanksi terhadap Menteri Ben-Gvir. Kepada DW, dia mengaku telah mendukung penerapan sanksi sejak setahun lalu. "Mengeliminasi nyawa seseorang tidak dapat diterima bagi kami di Eropa,” kata politikus Demokrat Kristen itu.
Partai Hijau, yang berada di barisan oposisi di Bundestag Jerman, juga menuntut konsekuensi keras. "Saya mendesak pemerintah federal memberlakukan larangan masuk terhadap orang ini dan mengupayakan agar sanksi serupa diterapkan pula di tingkat Eropa,” kata Ketua Partai Hijau Franziska Brantner kepada Politico.
Ben-Gvir, kata politikus Partai Hijau itu, bukan untuk pertama kalinya melontarkan seruan mengerikan mengenai kekerasan terhadap warga Palestina. Dia juga mendukung langkah mengikuti negara-negara lain untuk menjatuhkan sanksi. "Sudah waktunya Jerman bergabung dengan negara-negara tersebut.” Politikus Partai Kiri yang juga berada di oposisi, Lea Reisner, bahkan menyerukan melalui Deutschlandfunk agar seluruh ekspor senjata ke Israel dihentikan.
Ketua Dewan Gereja Evangelis di Jerman (EKD), Kirsten Fehrs, menyebut pernyataan Ben-Gvir di platform media sosial Threads sebagai "serangan terhadap kemanusiaan”. Uskup perempuan itu mengingatkan bahwa, melampaui batas-batas agama, harus ada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak dapat dicabut karena manusia adalah gambaran Tuhan. "Martabat ini tidak dapat diberikan oleh siapa pun dan tidak dapat direnggut oleh siapa pun.”
