BANGKAPOS.COM -- Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dinilai gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalimantan.
Ia diminta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto guna mengakui kegagalan tersebut.
Adapun permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, .
Ia meminta Raja Juli Antoni bersikap ksatria dan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakmampuannya dalam mengendalikan Karhutla di Kalimantan.
"Meski kementerian mengklaim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), mengaktifkan War Room, serta menambah personel gabungan, hasilnya tidak tampak di lapangan."
"Jika koordinasi tersebut efektif, api tidak akan meluas secara tak terkendali," kata Sonny kepada Tribunnews.com, Sabtu (22/8/2026).
Baca juga: Sosok Letjen Purn Kiki Syahnakri, Eks Wakasad Sebut Pencalonan Gibran sebagai Wapres Acak-acak Hukum
Sebelumnya, Raja Juli Antoni pernah didesak mundur imbas bencana banjir yang terjadi di Sumatra pada akhir 2025 silam.
Ia didesak mundur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena dinilai tidak paham kehutanan dan dianggap tidak mampu menangani bencana banjir di Sumatera.
Tak hanya itu, Raja Juli juga diminta untuk tobat nasuha.
Hal itu disampaikan Usman Husin dalam rapat kerja DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman dikutip dari Tribunnews.
Dikutip dari TribunSumsel, Raja Juli Antoni merupakan politisi muda kelahiran Pekanbaru, 13 Juli 1977.
Saat ini, ia menduduki jabatan struktural di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia.
Sebelum berpolitik, Raja Juli aktif di organisasi sayap Muhammadiyah, termasuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Gelar sarjana diperolehnya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001.
Ia melanjutkan studi magister di Bradford University, Inggris, melalui beasiswa Chevening Award.
Gelar doktoral didapatkannya dari Queensland University, Australia.
Raja Juli Antoni juga dikenal sebagai salah satu pendiri dari Maarif Institute.
Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Eksekutif di lembaga tersebut.
Pada tahun 2009, ia menjadi calon anggota DPR RI dari PDIP. Namun, ia belum terpilih.
Pada tahun 2015, ia menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Baca juga: Sosok Kompol Ade Rahmat, Kapolsek Cicalengka Dikeroyok saat Karnaval HUT RI di Bandung
Namun, ia mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi mengurus partai yang baru saja ia lahirkan, PSI.
Ia mendirikan PSI pada tahun 2014.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersikap ksatria dan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakmampuannya dalam mengendalikan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan.
Sonny secara tegas menyangsikan klaim koordinasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Kemenhut.
Berdasarkan data Kemenhut pada Rapat Kerja terakhir, total luas karhutla nasional telah menembus angka 202.004 hektare hingga Juli 2026.
"Meski kementerian mengklaim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), mengaktifkan War Room, serta menambah personel gabungan, hasilnya tidak tampak di lapangan. Jika koordinasi tersebut efektif, api tidak akan meluas secara tak terkendali," kata Sonny kepada Tribunnews.com, Sabtu (22/8/2026).
Kegagalan mitigasi ini, kata Sonny, berdampak langsung pada keselamatan petugas pemadam di garis depan. Ia menyoroti beban kerja yang dinilainya sangat tidak manusiawi.
Berdasarkan laporan Kemenhut, terdapat 265 personel Manggala Agni di Kalimantan Barat yang harus menjinakkan api di lahan seluas 38.310 hektare.
"Artinya, satu orang dipaksa menjinakkan api di area seluas lebih dari 144 hektare. Ini merupakan ancaman mematikan bagi keselamatan petugas, bukan sekadar operasi mitigasi," ujar Sonny.
Sonny juga menyinggung ironi karhutla di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Menurut dia, ketidakmampuan Kemenhut sangat kentara ketika melihat sebaran titik panas (hotspot).
Di wilayah Kalimantan, hotspot muncul secara masif, sedangkan di wilayah Malaysia yang berbatasan darat langsung dengan karakter lahan serupa, nyaris bersih dari titik api.
Hal ini dinilainya menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola, pengawasan, dan pencegahan oleh Pemerintah Indonesia di tingkat tapak.
Lebih jauh, Sonny memaparkan fakta lapangan dari aktivis lingkungan yang mengungkap bahwa 74 persen atau sekitar 25.524 titik panas di Pulau Kalimantan berada tepat di dalam kawasan konsesi korporasi.
Angka tersebut didominasi oleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan 10.739 titik, pertambangan 7.880 titik, dan perizinan kehutanan 6.905 titik.
Ia menyayangkan banyak perusahaan yang membiarkan lahannya terbakar berulang kali tanpa ada sanksi yang membuat jera.
Oleh karena itu, Sonny melayangkan tiga desakan tegas yang harus segera dieksekusi oleh Kemenhut:
1. Cabut Izin Perusahaan Pelanggar
Sanksi administratif berupa teguran tertulis terbukti hanya menjadi formalitas. Perusahaan yang melempar beban pemadaman ke negara harus dicabut izin usahanya, namun tetap diwajibkan bertanggung jawab mengendalikan kebakaran di lahan mereka.
2. Bongkar Data Pemilik Konsesi
Pemerintah harus transparan membuka nama-nama korporasi di balik areal yang terbakar. Hal ini khususnya bagi lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang saat ini mendominasi 43 persen dari total luasan kebakaran nasional.
3. Menhut Harus Lapor ke Presiden
"Menteri Kehutanan didesak untuk berhenti berlindung di balik laporan data kegiatan. Menteri harus segera menghadap dan mengakui ketidakmampuannya kepada Presiden, agar langkah pengambilalihan atau tindakan taktis yang lebih tegas dapat langsung diambil dari Istana," imbuh Sonny.
Raja Juli menjadi sorotan di tengah bencana banjir yang terjadi di Sumatra.
Menteri Kehutanan ini bahkan didesak mundur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Raja Juli dinilai tidak paham kehutanan dan dianggap tidak mampu menangani bencana banjir di Sumatera.
Tak hanya itu, Raja Juli juga diminta untuk tobat nasuha. Kritikan terhadap Raja Juli berasal dari Komisi IV DPR RI.
Mantan aktivis Muhammadiyah ini diminta Anggota DPR RI Usman Husin untuk mundur.
Hal itu disampaikan Usman Husin dalam rapat kerja DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman dikutip dari Tribunnews.
Usman menilai, Raja Juli Antoni menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai sektor kehutanan.
"Pak Menteri tidak paham soal kehutanan," tutur Usman.
Ketidakpahaman tersebut terlihat saat membahas izin pengelolaan hutan di wilayah Tapanuli Selatan.
Hal itu disampaikan Usman Husin dalam rapat kerja DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman dikutip dari Tribunnews.
Usman menilai, Raja Juli Antoni menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai sektor kehutanan.
"Pak Menteri tidak paham soal kehutanan," tutur Usman.
Ketidakpahaman tersebut terlihat saat membahas izin pengelolaan hutan di wilayah Tapanuli Selatan.
Usman Husin kemudian mendesak Menteri Kehutanan agar lebih fokus.
Fokus yang diminta adalah upaya penanaman kembali pohon di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir bandang.
"Saya minta Pak Menteri sekali lagi, tolong fokus tiga provinsi ini, kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup, yang gundul itu," pungkas Usman.
(Bangkapos.com/TribunWow.com/Tribunnews.com)
