BANGKAPOS.COM--Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa dirinya sudah mengetahui sosok yang akan menjadi calon Kapolri berikutnya.
Di tengah masa jabatannya yang akan berakhir, Listyo menitipkan pesan agar program kepolisian yang berkaitan dengan kepentingan buruh tetap dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikan Listyo saat meresmikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Listyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI meminta agar Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dioptimalkan siapa pun yang nantinya memimpin Korps Bhayangkara.
“Karena ini juga menjadi bagian dari untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun. Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti,” kata Listyo.
Pernyataan Listyo menjadi perhatian ketika ia mengaku siap turun langsung bersama buruh apabila Desk Ketenagakerjaan Polri tidak lagi berjalan optimal setelah dirinya pensiun.
Dengan nada bercanda sekaligus menegaskan komitmennya, Listyo bahkan menyebut dirinya akan memimpin demonstrasi.
“Kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo. Setuju, ya?” ujar Listyo.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan kalangan pekerja yang menghadiri kegiatan KSPSI.
Baca juga: Desil 9-10 DTSEN Dipersoalkan, Pemerintah Siap Kaji Ulang Usai Sensus Ekonomi BPS
Listyo menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan salah satu bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada pekerja.
Layanan tersebut menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari konsultasi, pengaduan, mediasi sengketa hingga penegakan hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan.
Menurut Listyo, keberadaan desk tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang lebih kondusif.
“Ya, karena ini artinya saya hanya ingin bahwa Desk Ketenagakerjaan nanti, siapapun Kapolrinya, terus memberikan pelayanan optimal,” tegasnya.
Baca juga: Dahnil Anzar Ancam Laporkan Anak Mario Teguh, Gara-gara Plat Vespa Berujung Polemik di Threads
Listyo mengatakan keberadaan Desk Ketenagakerjaan telah memberikan dampak dalam penyelesaian sejumlah persoalan hubungan industrial.
Ia menyebut beberapa persoalan yang sebelumnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat diselesaikan dengan lebih cepat setelah mendapat fasilitasi melalui desk tersebut.
Tak hanya menangani perselisihan, Listyo juga mengungkapkan bahwa Polri pernah membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan kesempatan bekerja kembali.
“Dan beberapa waktu yang lalu juga kami memfasilitasi agar buruh-buruh yang terkena PHK juga bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Listyo menilai keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan tidak boleh bergantung pada siapa yang menjabat sebagai Kapolri.
Karena itu, ia mengaku telah menyampaikan pesan tersebut kepada calon-calon Kapolri yang menurutnya sudah diketahuinya.
Ia berharap komitmen kepolisian dalam mengawal kepentingan pekerja dapat terus berlanjut, termasuk dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial dan membantu buruh yang menghadapi PHK.
Pernyataan Listyo tersebut sekaligus menjadi pesan menjelang pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, dengan perhatian khusus pada keberlanjutan pelayanan kepolisian bagi kalangan pekerja.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara terkait kabar beredarnya surat presiden (Surpres) mengenai pergantian jabatan Kapolri yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik.
Saat ditemui usai menghadiri agenda di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (5/8/2026), Listyo Sigit menegaskan bahwa kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sebagai anggota Polri, dirinya siap menerima dan menjalankan apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh kepala negara.
"Pergantian jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. Sebagai prajurit, saya siap menjalankan setiap keputusan yang diambil Presiden," ujar Listyo Sigit.
Kapolri meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu yang beredar dan menunggu keputusan resmi dari Presiden apabila memang terdapat kebijakan terkait pergantian pimpinan Polri.
Ia menilai informasi yang berkembang di publik sebaiknya tidak disikapi secara berlebihan sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah.
Di tengah ramainya isu pergantian jabatan, Listyo Sigit memastikan kabar mengenai Surpres tersebut tidak memengaruhi kinerjanya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ia menegaskan tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kapolri juga mengaku tidak ingin larut dalam berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial maupun ruang publik.
"Saya tidak mengambil pusing dengan isu yang beredar. Yang terpenting bagi saya adalah tetap fokus bekerja dan menjalankan tugas sebagai Kapolri," katanya.
Listyo Sigit kembali menegaskan bahwa setiap keputusan terkait jabatan Kapolri akan diumumkan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari Presiden dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai kabar Surpres pergantian Kapolri yang beredar di tengah masyarakat.
Sumber: Kompas.com
