TRIBUNPEKANBARU.COM - Berikut Kunci Jawaban dalam soal Pendidikan Pancasila Kelas 11 Halaman 77 78 79 Uji Pemahaman Bab 2 PKN PPKN, Kurikulum Merdeka, pahami dengan baik:
Uji Pemahaman
A. Pilihlah satu jawaban yang tepat.
1. Apabila suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh . . . .
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung
Jawaban: D
2. Hal yang menentukan tertib atau tidak tertibnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah . . . .
A. sikap pemerintah
B. kesadaran untuk disiplin diri
C. peraturan perundang-undangan
D. kebijakan pemerintah terkait masyarakat
E. kemauan masyarakat melaksanakan peraturan
Jawaban: E
3. Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa . . . .
A. UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber peraturan perundang-undangan
B. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah satu kesatuan
D. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional
Jawaban: B
4. Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI Tahun 1945 dengan undang-undang (UU) adalah . . . .
A. UU adalah penjelasan terperinci atas UUD NRI Tahun 1945
B. UU tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
C. UU dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945
D. UU memiliki kedudukan yang setara dengan UUD NRI Tahun 1945
E. UU boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 demi kebaikan bangsa
Jawaban: A
5. Fenomena tingginya peraturan perundang-undangan di lingkungan Negara Indonesia dapat menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah . . . .
A. timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap peraturan
B. banyak pelanggar hukum di lingkungan masyarakat
C. timbulnya keselarasan dan saling melengkapi
D. terjadinya pengabaian hak-hak warga negara
E. terjadi tumpang tindih peraturan
Jawaban: E
6. Aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara disebut asas . . . .
A. formal
B. tujuan
C. konsensus
D. perlunya pengaturan
E. organ/lembaga yang tepat
Jawaban: A
7. Perhatikan asas-asas berikut.
(1) Dapat dilaksanakan.
(2) Perlunya pengaturan.
(3) Perlakuan yang sama dalam hukum.
(4) Terminologi dan sistematika yang benar.
Asas materiel pembentukan peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh nomor . . . .
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (3) dan (4)
Jawaban: E
8. Salah satu asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah asas kenusantaraan. Asas kenusantaraan adalah . . . .
A. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
B. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
C. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
E. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Jawaban: E
9. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya . . . .
A. seratus persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
B. dua puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
C. lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
D. tujuh puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
E. delapan puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Jawaban: C
10. Sebagai salah satu badan legislatif, DPD memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait hal tertentu. Berikut yang tidak termasuk hal yang dapat diajukan DPD adalah . . . .
A. otonomi daerah
B. hubungan pusat dan daerah
C. anggaran pendapatan dan belanja negara
D. perimbangan keuangan pusat dan daerah
E. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
Jawabab: C
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat.
1. Apa itu Prolegnas? Jelaskan.
2. Banyaknya peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakselarasan peraturan perundang-undangan. Jelaskan cara pemerintah mengupayakan keselarasan antarperaturan perundang-undangan.
3. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau gubernur. Jelaskan proses penyusunan Perda Provinsi apabila diusulkan oleh gubernur.
Jawaban:
1. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Pemerintah mengupayakan keselarasan antarperaturan perundang-undangan melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan peraturan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
3. Proses Rancangan Perda Provinsi diusulkan oleh gubernur:
a) Gubernur menyiapkan dan menyusun Rancangan Perda Provinsi.
b) Gubernur mengajukan Rancangan Perda Provinsi kepada DPRD Provinsi secara tertulis.
c) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas Rancangan Perda tersebut.
d) Setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda ditetapkan oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
(Tribunpekanbaru.com)
