TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Anggota DPRD Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Andi Aswad, meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan evaluasi serius terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) yang tidak memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Andi Aswad kepada Tribun Pontianak, Minggu 23 Agustus 2026.
• Antrean SPBU Kapuas Hulu Dipadati Kendaraan Tangki Modifikasi, Polisi Tindak Penggendara
Andi menilai BUMD yang tidak mampu memberikan keuntungan kepada daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Kami minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, bagi BUMD yang tidak profit, untuk memberikan keuntungan kepada pendapatan asli daerah agar dievaluasi dengan serius," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan BUMD harus memberikan manfaat bagi daerah, terutama dalam meningkatkan PAD.
Politisi Partai Demokrat tersebut secara khusus menyoroti BUMD Kapuas Hulu di sektor perminyakan atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Ia meminta agar BUMD sektor tersebut dilepas apabila tidak mampu memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah.
"Terutama, tegas Politisi Partai Demokrat itu, bagi BUMD khususnya sektor perminyakan, apabila tidak ada memberikan keuntungan untuk pendapatan asli daerah, agar dilepaskan saja," ungkapnya.
Andi mengatakan, apabila usaha tersebut tidak memberikan keuntungan, uang yang telah dikeluarkan pemerintah daerah sebaiknya dikembalikan.
Ia menilai modal tersebut dapat dialihkan ke sektor yang dinilai lebih memberikan keuntungan, salah satunya dengan mengikutsertakannya ke Bank Kalbar.
"Uangnya lebih baik dikembalikan ke Pemerintah Daerah, dan lebih menguntungkan diikutsertakan ke Bank Kalbar," katanya.
Diketahui, salah satu BUMD milik Pemkab Kapuas Hulu yang bergerak di bidang perminyakan atau APMS berada di Jalan Lintas Selatan, Desa Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan.
Perusahaan tersebut sebelumnya sempat mengalami kerugian.
Kondisi itu kemudian membuat Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan melakukan pergantian manajemen perusahaan.
Saat ini, PT Uncak Kapuas dipimpin Budiharjo sebagai direktur utama.
DPRD Kapuas Hulu meminta BUMD yang tidak memberikan keuntungan kepada PAD dievaluasi secara serius.
BUMD sektor perminyakan atau APMS menjadi salah satu yang mendapat perhatian.
BUMD yang tidak mampu menghasilkan keuntungan dinilai lebih baik dilepas.
Modal pemerintah daerah disarankan dikembalikan atau dialihkan ke sektor yang lebih menguntungkan.
Bank Kalbar disebut sebagai salah satu alternatif penempatan modal daerah.
PT Uncak Kapuas sebelumnya mengalami kerugian sehingga dilakukan pergantian manajemen.
Budiharjo kini menjabat sebagai direktur utama PT Uncak Kapuas.
