BANGKAPOS.COM, AIRMAS - Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terus mendorong percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan agar manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Adi Bremantyo mengatakan pelaksanaan program MBG saat ini sudah berjalan di sejumlah lokasi. Namun, cakupannya masih terbatas di kawasan yang berada di sekitar pusat pemerintahan kabupaten, seperti Aimas, Distrik Mariat dan wilayah sekitarnya.
Menurut Adi, pemerintah daerah kini memberikan perhatian khusus terhadap perluasan layanan SPPG agar program MBG tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Satgas, saat ini terdapat sekitar enam SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sorong.
“Memang sudah berjalan. Dari data teman-teman Satgas, sekitar enam SPPG sudah berjalan, tetapi sementara masih di lingkungan ibu kota kabupaten, Aimas, Mariat dan distrik di sekitarnya,” kata Adi Bremantyo di Sorong.
Menurut dia, pelaksanaan program MBG di sejumlah distrik yang berada di wilayah terluar Kabupaten Sorong hingga kini belum berjalan secara optimal.
Pemkab Sorong, kata dia, telah menyiapkan pembangunan SPPG untuk wilayah 3T. Bahkan, terdapat 10 bangunan SPPG yang secara fisik telah selesai dibangun, tetapi belum difungsikan.
“SPPG di 3T ini sudah terbangun 10 yang sudah selesai. Sepuluh sudah terbangun fisik dapurnya, tetapi sampai sekarang belum fungsional,” ujarnya.
Adi mengatakan Pemkab Sorong melalui tim terkait akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pengoperasian SPPG yang telah selesai dibangun tersebut.
Rencana koordinasi tersebut akan dilakukan bersama sejumlah pihak terkait guna memastikan bangunan SPPG yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Sejumlah lokasi pembangunan SPPG 3T tersebut antara lain Kampung Maibu, Kampung Malasom, wilayah Aimas, Kelurahan Katinim di Salawati, serta beberapa lokasi di Distrik Wemak.
“Fisiknya sudah selesai dibangun, hanya sampai sekarang belum difungsikan. Ini kewenangan pemerintah pusat, sehingga kami dari Pemda akan melakukan koordinasi agar segera difungsikan,” katanya.
Adi menilai pengoperasian SPPG di wilayah 3T perlu menjadi perhatian karena masyarakat di distrik-distrik terluar dinilai lebih membutuhkan manfaat program MBG.
Menurut dia, masyarakat di wilayah perkotaan relatif memiliki akses ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang tinggal di distrik-distrik terluar.
“Yang paling membutuhkan untuk MBG ini sebenarnya teman-teman kita, terutama orang asli Papua yang ada di distrik terluar,” ujarnya.
Ia berharap Satgas MBG bersama pemerintah pusat dapat segera memfungsikan SPPG yang telah selesai dibangun sehingga manfaat program tersebut dapat dirasakan masyarakat di wilayah terluar Kabupaten Sorong.
“Harusnya mereka yang menjadi prioritas. Kami berharap teman-teman Satgas MBG secepatnya memfungsikan itu agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di distrik-distrik terluar,” katanya. (*/E0)
