BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin masa bakti 2025-2030 yang dipimpin Hj Ananda, resmi mendapatkan pengesahan dari PMI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Legitimasi itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari PMI Provinsi Kalsel Nomor: 170/KEP/PD-KS/ORG/VIII/2026 tentang pengesahan Pengurus PMI Kota Banjarmasin periode 2025-2030, yang ditandatangani oleh Ketua PMI Provinsi Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Penyerahan SK diserahkan Ketua PMI Provinsi Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang didampingi oleh Sekretaris PMI Provinsi Kalsel Syarifani Syabarhan, kepada Ketua PMI Kota Banjarmasin, Hj Ananda.
Baca juga: Karhutla Bikin Warga Syamsudin Noor Banjarbaru Was-was, Ulek Keluarkan Barang dan Siap Mengungsi
Baca juga: Puncak El Nino Diprediksi September, Menhut Tekankan Mitigasi Saat Tinjau Karhutla di Banjarbaru
Ketua PMI Provinsi Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan, penerbitan SK tersebut memberikan legitimasi bagi kepengurusan PMI Kota Banjarmasin dalam menjalankan roda organisasi, baik untuk kepentingan internal maupun dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Semoga di bawah kepemimpinan Hj Ananda, PMI Kota Banjarmasin lebih baik lagi, mampu mengatasi berbagai persoalan, di antaranya masalah kemanusiaan di Kota Banjarmasin," harapnya, dikutip Minggu (23/8/2026).
Terkait susunan kepengurusan yang telah dibentuk, ia menegaskan, sudah memberikan persetujuan karena struktur tersebut merupakan hasil keputusan tim formatur yang mendapat mandat dari Muskot PMI Kota Banjarmasin yang digelar beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Banjarmasin Hj Ananda mengatakan sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti kepengurusan baru untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan pelayanan kemanusiaan.
Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi prioritas, yakni penguatan organisasi, penguatan relawan, serta pembenahan Unit Donor Darah (UDD).
Untuk penguatan organisasi sebagai langkah awal, setelah kepengurusan dilantik, pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh jajaran pengurus dan staf PMI Kota Banjarmasin.
"Rapat tersebut diperlukan untuk menyatukan langkah sekaligus melakukan pembenahan di tengah masa transisi organisasi," bebernya.
Diungkapkannya, tidak kalah penting adalah penguatan UDD ini juga akan menjadi fokus utama pembenahan.
Terlebih belakangan ini terjadi persoalan terkait ketersediaan darah yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu ia juga optimis kepengurusan baru mampu membawa PMI Kota Banjarmasin kembali menunjukkan kiprah terbaiknya dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan.
(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)