Zelensky Tolak Pemilu Saat Perang, Sebut Bisa Memecah Ukraina
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan menggelar pemilihan umum nasional di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia.
Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berisiko memperburuk perpecahan politik dan mengancam stabilitas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam konferensi pers pada Minggu (22/8/2026).
Baca juga: Serangan Rudal Rusia Hantam 12 Lokasi di Ibu Kota Ukraina, Tewaskan 12 Orang, 33 Lainnya Terluka
Ia menggambarkan pemilu di tengah perang sebagai risiko besar bagi Ukraina.
“Saya percaya bahwa dalam perang seperti ini, pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah Ukraina,” kata Zelensky.
Penolakan itu muncul setelah seruan agar pemerintah Ukraina menyiapkan mekanisme khusus untuk memungkinkan pemilu tetap berlangsung meski perang belum berakhir.
Mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov sebelumnya menyuarakan pentingnya menjaga keberlangsungan proses demokrasi Ukraina di tengah konflik berkepanjangan.
Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, Fedorov menyatakan demokrasi tidak boleh menjadi korban perang.
“Kita harus menemukan mekanisme yang legal, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memperbarui proses demokrasi sepenuhnya, bahkan dalam kondisi perang yang panjang,” ujarnya.
Perdebatan mengenai pemilu Ukraina tidak terlepas dari kondisi hukum dan keamanan negara.
Sejak invasi besar-besaran Rusia pada 2022, Ukraina berada dalam status darurat militer sehingga penyelenggaraan pemilu nasional menghadapi persoalan serius, mulai dari keamanan tempat pemungutan suara hingga hak pilih warga yang berada di wilayah pendudukan, wilayah garis depan, maupun mereka yang mengungsi ke luar negeri.
Zelensky menilai belum ada mitra internasional yang memberikan formula konkret mengenai bagaimana pemilu dapat diselenggarakan secara aman, sah, dan kredibel dalam situasi tersebut.
Ia juga berpendapat kondisi keamanan saat ini belum memungkinkan proses pemungutan suara berjalan normal.
Menurut Zelensky, persoalan tersebut semakin rumit karena Rusia dinilai tidak menunjukkan kesiapan untuk menghentikan perang. Karena itu, penyelenggaraan pemilu tanpa jaminan keamanan dinilai justru dapat menciptakan kerentanan baru bagi Ukraina.
Isu pemilu menjadi semakin sensitif karena perang telah memperpanjang masa pemerintahan Zelensky. Pemilihan presiden Ukraina berikutnya semestinya digelar pada 2024, tetapi tidak dilaksanakan karena status darurat militer.
Ketiadaan pemilu kemudian menjadi salah satu isu yang digunakan dalam perdebatan mengenai legitimasi politik pemerintahan Kyiv.
Pemerintah Ukraina mempertahankan posisi bahwa pemilu tidak dapat digelar secara normal selama darurat militer masih berlaku.
Di sisi lain, desakan untuk mencari mekanisme alternatif semakin mengemuka seiring perang memasuki tahun keempat.
Pendukung gagasan tersebut berargumen bahwa keberlangsungan proses demokrasi penting untuk menjaga legitimasi institusi negara dalam jangka panjang.
Perdebatan itu kini berlangsung bersamaan dengan situasi militer yang masih dinamis.
Zelensky juga memperingatkan bahwa Rusia disebut tengah mempersiapkan mobilisasi tambahan sekitar 300.000 personel setelah pemilihan parlemen Rusia pada September, dengan tujuan memperkuat operasi militernya dan merebut sisa wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina.
Klaim mengenai rencana mobilisasi tersebut merupakan pernyataan dari pihak Ukraina dan belum menjadi dasar untuk menyimpulkan secara independen mengenai keputusan militer Rusia.
Bagi Kyiv, persoalan pemilu akhirnya berada di persimpangan antara tuntutan demokrasi dan kebutuhan mempertahankan negara.
Zelensky menilai selama ancaman militer masih berlangsung, prioritas utama Ukraina adalah mempertahankan stabilitas dan kemampuan negara menghadapi perang.
