TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mendorong rencana pemerintah mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun kompensasi dilakukan secara matang.

"Hal itu agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan efektif,  termasuk sosialisasi dengan waktu yang cukup," katanya, kepada Kontan, Minggu (23/8).  

Diketahui, pemerintah berencana memperketat pembelian BBM jenis Pertalite dengan mengacu pada jenis kendaraan. Langkah pembatasan itu digadang-gadang bakal menyasar masyarakat kategori desil 10 atau kelompok mampu.

Dari sisi teknis, Saleh menuturkan, infrastruktur pendataan konsumen yang ada saat ini dinilai sudah cukup siap untuk mendukung kebijakan pembatasan itu. 

Sistem pencatatan data milik Badan Usaha (BU) dinilai bisa langsung disesuaikan dengan kriteria pembatasan baru yang nantinya bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Saat ini saya kira sistem pencatatan data konsumen di My Pertamina atau sistem yang dimiliki BU lainnya seperti AKR sudah bisa disesuaikan jika misalnya yang berhak mendapatkan BBM subsidi atau kompensasi berdasarkan kapasitas mesin atau berdasarkan NIK jika masuk ke desil tertentu," ucapnya. 

Saleh menyatakan, opsi skema yang akan diambil nantinya sangat bergantung pada besaran target pengendalian anggaran subsidi yang dibidik pemerintah. 

Penetapan kriteria tersebut akan menjadi penentu tingkat efektivitas penekanan konsumsi BBM subsidi pada sisa tahun berjalan hingga melangkah ke skema yang lebih luas tahun depan. 

"Pilihannya akan ditentukan seberapa besar pengendalian subsidi yang ditargetkan pemerintah pada sisa tahun ini menuju pengendalian subsidi yang lebih luas di tahun depan," tuturnya. 

Saleh mendorong agar pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM subsidi itu dapat segera direalisasikan pada tahun ini tanpa perlu menundanya lagi. 

Langkah percepatan itu dinilai penting, agar alokasi dana efisiensi anggaran subsidi BBM bisa langsung dialihkan untuk membiayai berbagai program energi yang jauh lebih produktif. 

"Menurut saya, apapun pilihannya dan berapapun targetnya, sebaiknya sudah dimulai tahun ini, agar penghematan subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program sektor energi yang lebih produktif, misalnya perbaikan kualitas dan jangkauan transportasi publik dan peningkatan kualitas BBM yang beredar," tukasnya. (Kontan/Arif Ferdianto)