TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur besok, menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk di NU Jambi.

Sejumlah isu strategis turut mencuat dalam perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, mulai dari arah Muktamar NU, masa depan organisasi, politik uang, hingga posisi NU dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Tak hanya membahas dinamika internal organisasi, perbincangan juga menyentuh isu pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.

Sekretaris Caretaker PWNU Provinsi Jambi, Pahmi Sy, memiliki pandangan tersendiri terkait posisi organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, NU sebagai bagian dari civil society memiliki peran penting dalam mengawal negara agar pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pahmi menilai organisasi secara kelembagaan seharusnya tetap menjalankan fungsi sosial, keagamaan, serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sementara pengelolaan sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus sebaiknya dilakukan oleh pihak yang kompeten.

Dalam wawancara tersebut, Pahmi juga menyoroti sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat, pemerataan program, serta pelibatan tokoh masyarakat dan para ahli agar kebijakan yang dijalankan tidak sekadar mengejar target, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Berikut petikan wawancara Jurnalis Tribun Jambi, Jariyanto, bersama Sekretaris Caretaker PWNU Provinsi Jambi, Pahmi Sy, mengenai dinamika Muktamar NU, masa depan organisasi, politik uang, konsesi tambang, hingga pandangannya terhadap sejumlah program pemerintah.

Kita masuk ke isu lain, Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan?

Pahmi: Menurut saya, bumi, air dan kekayaan alam harus dikelola untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalau ada orang-orang yang memang ahli dalam bidang tertentu, silakan dilibatkan.

Tetapi, menurut saya, tugas utama NU sebagai organisasi bukan mengelola tambang.

Tugas NU adalah memastikan negara berjalan pada jalurnya dan memastikan umat mendapatkan kesejahteraan.

NU dan civil society harus menjadi kekuatan yang mengontrol agar kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Jangan sampai eksploitasi alam dilakukan secara berlebihan dan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang.

Civil society harus menjaga keseimbangan dengan negara.

Kalau negara sudah berjalan sesuai aturan, maka masyarakat sipil harus tetap mengontrol dan memberikan masukan.

Jadi, Bapak menilai pemberian konsesi tambang kepada organisasi secara kelembagaan bukan pilihan yang tepat?

Pahmi: Menurut pandangan saya, negara seharusnya memberikan pengelolaan kepada pihak yang benar-benar ahli.

Kalau ada kader atau individu yang memiliki kemampuan dan keahlian, tentu itu berbeda.

Tetapi secara kelembagaan, organisasi masyarakat seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi sosial, keagamaan dan kontrol terhadap kebijakan negara.

Yang paling penting adalah memastikan hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut benar-benar kembali kepada rakyat.

Kita juga melihat banyak program pemerintah yang saat ini terus digencarkan. Ada program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Bagaimana pandangan Bapak terhadap program-program tersebut?

Pahmi: Kalau melihat spiritnya, menurut saya program tersebut memiliki tujuan yang baik.

Namun, persoalannya terletak pada pelaksanaan dan pemerataan.

Misalnya program Makan Bergizi Gratis.

Menurut saya, pemetaan terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus dilakukan lebih dahulu.

Tidak semua daerah dan masyarakat memiliki kondisi yang sama.

Seharusnya pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta para ahli untuk memetakan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.

Jangan semua dipukul rata. Indonesia ini sangat kompleks. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Kalau semuanya diseragamkan, maka akan muncul persoalan baru.

Termasuk dampaknya terhadap pelaku UMKM yang sebelumnya hidup dari aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah.

Karena itu, kebijakan harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Bagaimana dengan Koperasi Merah Putih?

Pahmi: Spirit koperasi juga sangat baik.

Namun, koperasi pada dasarnya harus tumbuh dari masyarakat dan anggota.

Koperasi-koperasi yang sudah ada seharusnya diperkuat terlebih dahulu.

Kemudian, dari sana semangat berkoperasi bisa dikembangkan lebih luas.

Karena prinsip koperasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Jadi, kebijakan yang baik harus dibangun dengan memahami kondisi masyarakat dan karakteristik masing-masing daerah.

Yang paling penting, pelaksanaan program jangan hanya mengejar target, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. (Tribun Jambi/Asto)

Baca juga: 5 PC NU di Jambi Masih Dipegang Caretaker Tak Ada Hak Suara, Jelang Muktamar NU di Jombang

Baca juga: Senin Pagi, Udara Kota Jambi Sangat Tidak Sehat, ISPU Tembus 204 Akibat Kabut Asap