BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah mulai menelusuri dugaan keterkaitan sejumlah areal konsesi perusahaan dengan titik panas atau hotspot yang terpantau selama musim kemarau di Kalimantan Selatan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, di sela kujungan kerja di Kalimantan Selatan, SenIn (24/8/2026) mengatakan dari pemetaan sementara terdapat sekitar 42 perusahaan di wilayah Kalimantan yang arealnya terindikasi berkontribusi terhadap munculnya kebakaran.
Dari jumlah tersebut, sekitar 11 perusahaan berada di Kalimantan Selatan.
Namun, Menteri menegaskan data tersebut perlu pendalaman dan peninjauan di lapangan.
Pemerintah melalui kementerian LH masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lapangan.
“Di Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan yang berkontribusi dalam munculnya kebakaran. Ini baru di Kalimantan. Ada 11 yang terindikasi kuat,” ujar Mohammad Jumhur Hidayat saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Senin (24/8/2026).
Kepastian mengenai dugaan tersebut nantinya ditentukan melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground checking.
Menurut Jumhur, penanganan pidana terhadap individu dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian.
Sementara sanksi administratif, denda, kerugian negara, hingga biaya pemulihan lingkungan terhadap perusahaan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.
Menteri menyebut pada 2026 sudah ada sekitar 30 perusahaan yang diproses terkait kasus pembakaran. Potensi kewajiban yang harus dibayarkan disebut mencapai sekitar Rp5 triliun untuk kerugian negara dan hampir Rp10 triliun untuk biaya pemulihan.
“Untuk hukuman atau denda-denda, sanksi-sanksi kepada perusahaan, itu menjadi wilayah Kementerian Lingkungan Hidup,” tegasnya.
Jumhur juga menyampaikan penanganan karhutla saat ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, kementerian/lembaga, hingga masyarakat.
Prioritas utama, kata Menteri Jumhur, adalah memastikan api segera dipadamkan dan lahan yang telah terbakar tetap dibasahi agar api tidak kembali muncul.
Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.
Untuk mengatasinya, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter di lokasi yang membutuhkan sumber air.
Pemerintah juga memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari dampak asap karhutla melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, hingga puskesmas.
Baca juga: Dua Speedboat Milik Dishub Batola Terbakar saat Penyedotan Air, Dua Orang Alami Luka Bakar
Jumhur menegaskan, kondisi musim kemarau saat ini membuat praktik pembakaran lahan tidak dapat lagi ditoleransi.
Dia pun memastikan langkah penegakan hukum akan terus berjalan terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar maupun lalai menjaga arealnya sehingga kebakaran terjadi dan meluas.
Meski demikian, pemerintah masih berharap luasan karhutla tahun ini dapat ditekan jauh di bawah kondisi 2023 yang berdasarkan data BNPB mencapai sekitar 190 ribu hektare.
“Kalau dia 190.000, kita sekarang 8.000, kita berharap tidak sampai atau jauh dari angka itu,” ujarnya.
Perlu Digroud Cek
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen Pol Rizal Irawan, menjelaskan 11 perusahaan di Kalsel tersebut diketahui setelah data hotspot dari citra satelit dioverlay dengan peta wilayah konsesi.
Menurutnya, hasil pemetaan menunjukkan adanya titik yang beririsan dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Berdasarkan pantauan hotspot dari citra satelit, untuk kepastiannya perlu ground checking,” jelas Rizal.
Ia menekankan, istilah hotspot tidak serta-merta berarti telah terjadi kebakaran. Titik panas yang terdeteksi satelit masih harus diverifikasi untuk memastikan apakah benar berasal dari api atau sumber panas lainnya.
“Masih baru diduga, indikasi. Hotspot-nya perlu di-ground checking apakah benar itu api atau dari sumber lain,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus di Kalsel karena terdapat wilayah yang memiliki tumpang tindih antara HGU dan kawasan pertambangan.
Rizal menyebut aktivitas pertambangan juga dapat menghasilkan sumber panas yang terdeteksi dalam pemantauan satelit.
Karena itu, pemerintah tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan data satelit.
Perlu ground checking lebih dulu. Kemudian hasil ground cheking akan menjadi penentu apakah titik panas tersebut benar merupakan kebakaran dan apakah terdapat keterkaitan dengan aktivitas atau kelalaian korporasi.
Diketahui menteri LH, Mohammad Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja meninjau kondisi Karhutla dan sejumlah kegiatan.
Pada kunjungannya dia didampingi oleh sejumlah jajaran deputi di kementerian Lh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, dan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)
