TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam momentum HUT ke-12 Projo yang digelar di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Sikap politik Projo tersebut kemudian mendapat perhatian, mengingat organisasi ini selama bertahun-tahun dikenal sangat identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dimaknai sebagai kecenderungan organisasi tersebut untuk berada di pihak kekuasaan yang sedang berjalan.
Menurut Emrus, sikap itu terlihat dari perjalanan Projo yang selama satu dekade pemerintahan Jokowi konsisten memberikan dukungan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Itu sekaligus bukti bahwa Projo lebih suka mendukung kekuasaan yang sedang eksisting daripada ke pemegang kekuasaan masa lalu maupun kepada kemungkinan kekuasaan yang akan datang.
"Buktinya, ketika 10 tahun Jokowi berkuasa, sepanjang masa itu Projo mendukung, kan," kata Emrus kepada Tribunnews, saat dihubungi dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (24/8/2026).
Emrus menilai kondisi tersebut juga dapat menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik Projo, dari organisasi yang sangat lekat dengan Jokowi menjadi organisasi yang memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bisa saja itu yang terjadi. Sebab, para aktor politik pragmatis yang tidak masuk lingkaran kekuasaan, cenderung menjadi pendukung pusat kekuasaan atau 'menghambakan' dirinya kepada pemegang kekuasaan," lanjutnya.
Menurut Emrus, kondisi tersebut berbeda dengan aktor politik yang memiliki karakter negarawan dan memegang teguh ideologi politik.
"Beda halnya jika aktor politik itu politisi negarawan yang ideologis. Ia akan berjuang di garis ideologi politik yang sudah digariskan sebelumnya sebagai pembeda kontras dengan aktor politik lain yang sedang berkuasa," tutur Emrus.
Di tengah penegasan dukungan Projo kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi justru tidak hadir dalam perayaan HUT ke-12 Projo.
Jokowi diketahui masih berada di Jakarta pada Minggu (23/8/2026). Pada pagi harinya, ia menghadiri pernikahan Kepala Sekretaris Pribadi (Kasespri) Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, di Jakarta Convention Center (JCC).
Ketua Umum Projo Budi Arie mengatakan Jokowi tidak hadir karena memiliki agenda lain yang telah terjadwal.
"Pak Jokowi ada jadwal setelah menjadi saksi di pernikahan Sespri Pak Prabowo, mungkin ada janji, ada jadwal," kata Budi Arie di lokasi.
Budi Arie juga memastikan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri HUT ke-12 Projo.
Namun, menurut Budi Arie, Jokowi memiliki jadwal khusus yang tidak dapat disampaikan kepada publik.
"Sudah disampaikan (undangan). Ada jadwal khususlah yang tidak boleh disebutkan. Nanti setelah kejadian aja baru disebutkan," ungkapnya.
Ketidakhadiran Jokowi tersebut menjadi perhatian karena hubungan Jokowi dan Projo selama ini dikenal sangat erat.
Projo didirikan sebagai organisasi pendukung Jokowi sejak Pemilu 2014. Kongres Pertama Projo pada 23 Agustus 2014 di Jakarta kemudian memutuskan mengubah gerakan relawan Jokowi tersebut menjadi organisasi kemasyarakatan.
Selama pemerintahan Jokowi, Budi Arie juga mendapat posisi di pemerintahan.
Ia menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2019-2023, kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2023-2024.
Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, Budi Arie sempat dipercaya menjadi Menteri Koperasi periode 2024-2025 sebelum digantikan Ferry Juliantono.
Sementara itu, Projo telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Kini, organisasi tersebut kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Danang Triatmojo)
