TRIBUNTRENDS.COM - Ekonom senior Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengkritik arah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Media juga soroti soal program magang pemerintah yang dinilainya masih butuh banyak perbaikan.
Media juga memberikan kritik soal penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG.
Media menilai program pemagangan sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Namun, menurut dia, skema pemagangan pemerintah saat ini belum sepenuhnya dirancang untuk menghubungkan peserta dengan pekerjaan secara berkelanjutan.
Ia membandingkan model tersebut dengan program pemagangan di sejumlah negara, termasuk China dan negara-negara Uni Eropa.
"Kalau kita ikuti program pemagangan di China, di Uni Eropa, di negara-negara lain, magang itu adalah untuk kerja," ujar Media, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Menurut Media, pemagangan idealnya menjadi jalur bagi peserta untuk masuk dan berkembang di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Ia mengkritik skema yang hanya memberikan subsidi selama masa magang tanpa memastikan peserta dapat melanjutkan pekerjaan setelah kontrak berakhir.
"Magang pemerintah itu bansos. Jadi saya kerja di perusahaan X, saya dikasih gaji sama negara. Setelah enam bulan ya sudah saya resign, saya keluar karena kontrak magangnya sudah habis karena memang tidak didesain untuk melebur ke perusahaan itu," ujarnya.
Baca juga: CELIOS Kritik MBG dan KDMP, Dianggap Kanibalkan Pekerjaan yang Ada: Banyak yang Kehilangan Pekerjaan
Sebagai alternatif, Media mendorong pemerintah memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK), terutama di tingkat daerah.
Menurut dia, anggaran besar yang dialokasikan untuk berbagai program nasional dapat sebagian diarahkan untuk memperkuat pelatihan kerja yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri lokal.
"Contoh misalkan saya selalu usulkan soal penguatan balai latihan kerja, BLK," kata Media.
Ia membayangkan BLK di daerah memperoleh dukungan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.
"Bikin pelatihan yang benar dan pastikan bisa menyerap lapangan kerja di daerah itu. Wah, itu multiplier effect-nya akan gede sekali," ujarnya.
Media bahkan menyebut simulasi yang pernah dilakukan CELIOS menunjukkan subsidi terhadap BLK yang diintegrasikan dengan industri berpotensi menekan tingkat pengangguran dalam waktu relatif singkat.
"Maka simulasi yang pernah kita lakukan kalau kita mensubsidi BLK dengan latihan kerja yang kuat diintegrasikan dengan industri, hanya dalam dua tahun kita bisa mengurangi existing unemployment di negara ini," katanya.
Media juga menyoroti persoalan anggaran MBG yang berkaitan dengan dana pendidikan.
Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Menurut Media, keputusan tersebut baru berlaku mulai 2028 sehingga penggunaan anggaran pendidikan masih berlangsung pada 2026 dan 2027.
"Kalau diputuskan sekarang ya harusnya bisa diterapkan sekarang," ujar Media.
Ia juga menyinggung pernyataan pemerintah sebelumnya yang menyebut program MBG tidak mengambil anggaran pendidikan.
Media menilai terdapat persoalan serius apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi anggaran yang berjalan.
"Saya kira harusnya pemerintah malu ya karena Pak Teddy bilang bahwa ini tidak diambil dari dana pendidikan. Itu disampaikan Pak Teddy awal tahun ini kalau tidak salah dan faktanya itu mengambil dana pendidikan," katanya.
Menurutnya, perbedaan antara kebijakan yang dinilai buruk dan informasi pemerintah yang dianggap tidak sesuai merupakan dua persoalan berbeda.
"Jadi kebijakan buruk itu satu hal ya. Tapi berbohong itu adalah hal yang lain. Jadi kalau kebijakannya buruk dan pemerintah juga berbohong itu sudah double kill sebetulnya," tegas Media.
Menjelang pembahasan RAPBN 2027, Media memperkirakan pemerintah masih akan memprioritaskan sejumlah program strategis, termasuk MBG, KDMP, sekolah rakyat, cetak sawah, proyek strategis nasional, dan food estate.
Namun, menurut dia, persoalan utama bukan hanya seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut dirasakan masyarakat.
"Maka pertanyaannya adalah bukan seberapa besar jumlah anggarannya, tetapi apakah anggarannya itu tepat sasaran?" ujar Media.
Ia mengingatkan agar anggaran negara tidak hanya berakhir pada pembagian proyek yang manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati kelompok tertentu.
"Karena kalau akhirnya hanya bagi-bagi proyek, bagi-bagi proyek food estate, bagi-bagi proyek sekolah rakyat, ada lagi URI, bagi-bagi proyek macam-macam ya, termasuk juga pembangunan KOPDES dan lain-lain, akhirnya kan kue ekonomi anggaran itu hanya dinikmati oleh kelas atas," katanya.
Media menilai pemerintah tidak perlu mengambil alih seluruh peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, sebagian besar lapangan kerja idealnya tetap diciptakan sektor swasta, termasuk melalui usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Mayoritas pekerjaan di Indonesia termasuk juga di negara-negara maju dan berkembang lain itu idealnya diciptakan oleh swasta. Jadi swastalah yang menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Karena itu, pemerintah dinilai lebih tepat berperan sebagai regulator yang menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
"Jadi menurut saya pemerintah perlu memikirkan kembali perannya. Jadi pemerintah itu jangan pura-pura jadi malaikat juga, tapi kemudian menghancurkan tatanan ekonomi itu," kata Media.
Ia mendorong pemerintah memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil melalui regulasi yang berpihak, sekaligus menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
"Bantu pelaku usaha yang ada. Bantu usaha mikro, kecil, pedagang di bawah dengan regulasi-regulasi yang berpihak pada mereka. Buat skema pinjaman perbankan yang inklusif, bisa diakses oleh semua orang," ujar Media.
Menurutnya, penguatan fungsi pemerintah sebagai pengatur justru dapat menciptakan ruang yang lebih sehat bagi dunia usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
"Jadi, pemerintah itu sebagai pengatur law-nya. Itu yang mungkin perlu diperkuat," tutupnya.
(TribunTrends)
