TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh camat memastikan data penerima iuran sampah gratis benar-benar valid.

Data tersebut diminta tidak hanya mengacu pada catatan administratif, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi riil rumah warga.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Sampah di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala DLH Makassar Helmy Budiman, serta seluruh camat.

Munafri menilai, persoalan data menjadi salah satu hal mendasar yang harus segera dibenahi dalam penerapan kebijakan iuran sampah.

"Pertama persoalan data yang akurat soal iuran sampah di tiap kecamatan paling penting," ujar Munafri, dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (25/8/2026).

Ia meminta camat dan lurah turun langsung melakukan pengecekan ulang dari rumah ke rumah.

Menurut Munafri, pendataan tidak boleh hanya menggunakan jumlah pelanggan atau daya listrik sebagai patokan utama.

"Jangan dihitung data meteran listrik PLNnya, jangan dihitung KWHnya. Tapi, hitung rumahnya. Ini hitung rumah," tegasnya.

Validasi tersebut dinilai penting karena Pemkot Makassar tengah mengkaji perluasan penerima fasilitas iuran sampah gratis.

"Kenapa saya butuh validasi ini? Karena kita mau menaikkan lagi ke meteran 900 sampai 1.300 dan mencoba mengkaji untuk masuk penerima iuran sampah gratis," jelasnya.

Saat ini, sekitar 63 ribu kepala keluarga disebut telah mendapatkan fasilitas iuran sampah gratis dari Pemerintah Kota Makassar.

Munafri menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat melalui subsidi iuran persampahan.

"Artinya, sebenarnya kita sudah memberikan gratis kepada lebih dari 63.000 KK yang ada di Kota Makassar ini," katanya.

Namun, ia mengakui sosialisasi mengenai skema tersebut belum berjalan seragam di seluruh wilayah.

"Tidak sedikit apa yang pemerintah bikin, karena yang ada di wilayah tidak mampu membangun narasi karena kita tidak punya data," ujar Munafri.

Ia meminta camat dan lurah tidak ikut terbawa isu yang berkembang di masyarakat tanpa memiliki data pembanding yang jelas.

"Jangan sampai kita ikut alur dalam apa yang menjadi pembicaraan masyarakat karena kita tidak punya data untuk menyampaikan," tegasnya.

Selain validasi data, Munafri meminta camat dan lurah menyepakati waktu pembuangan serta pengangkutan sampah di wilayah masing-masing.

"Camat dan lurah harus sepakati waktu. Supaya ketika sampah diangkut jam sekian, tidak ada lagi sampah berseliweran," katanya.

Menurutnya, ketidaksesuaian waktu membuang dan mengangkut sampah membuat kawasan yang telah dibersihkan kembali dipenuhi sampah.

"Masih ada yang setuju dan tidak setuju tentang waktu pengangkutan. Bukan berarti tidak setuju lalu tidak melakukan," tuturnya.

Munafri menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan sebagai satu sistem, mulai dari rumah tangga, jadwal pembuangan, pengangkutan hingga pengelolaan di tempat pembuangan akhir.

"Maka dari itu, terus saya pastikan supaya di dalam proses sistem pengelolaan ini benar-benar kita tahu persoalannya," ujarnya.

Ia pun meminta camat menjadikan validasi data penerima iuran gratis dan kepastian jadwal pengangkutan sesai pekerjaan prioritas.

"Sekali lagi saya mau ingatkan, pastikan persoalan sampah ini. Alhamdulillah, makin ke sini sudah menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih baik," pungkas Munafri. (*)