TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Anggota Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otonomi Khusus (FORAPELO) Teluk Bintuni, Siprianus Yerkohok, mendesak Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) awasi dana Otsus di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab setempat. 

Desakan ini disampaikan Siprianus saat ditemui wartawan, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, masyarakat adat di kampung-kampung hingga kini belum merasakan manfaat nyata dari dana maupun program yang bersumber dari Otsus.

Ia mempertanyakan alokasi anggaran serta sejauh mana program Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat.

Baca juga: Bupati Yohanis Manibuy Tandatangani Deklarasi Antikorupsi Dana Otsus Papua

“Masyarakat adat di kampungsampai hari ini belum merasakan secara nyata dana Otsus dan program-programnya,” tegas Siprianus.

Ia menekankan pentingnya pengawasan serius, terbuka, dan menyeluruh terhadap 13 OPD  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Hal ini dinilai krusial agar setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua.

Siprianus juga meminta MRPB tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi melakukan verifikasi langsung di lapangan dengan melihat kondisi kampung, mendengar aspirasi masyarakat, dan memeriksa pelaksanaan program Otsus.

Baca juga: Presma Unipa Desak Evaluasi Dana Otsus Papua: "Gemuk Struktur, Implementasi Lemah"

“Pengawasan terhadap dana Otsus bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi menyangkut hak dan masa depan masyarakat asli Papua,” ujarnya.

FORAPELO berharap MRPB segera mengambil langkah konkret dengan membuka informasi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta realisasi program Otsus di Teluk Bintuni.

Transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai kebutuhan mendesak agar dana Otsus benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat adat hingga ke kampung-kampung, bukan sekadar berhenti pada laporan pemerintah.