Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang belum memastikan kenaikan tunjangan bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sebelumnya diusulkan DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, usulan tersebut masih harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, terutama setelah melihat besaran dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027.

 Pemkot juga masih menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

“Kami masih belum mengetahui tahun depan efisiensi atau tidak. Kami akan menghitung menyesuaikan dana transfer,” ujar Wahyu, Selasa (25/8/2026).

Saat ini, Pemkot Malang dan dewan mulai bersiap membahas APBD 2027. Kemungkinan kenaikan tunjangan guru PAUD akan termasuk dalam pembahasan tersebut. 

“Kalau memang anggarannya tersedia bisa memungkinkan tunjangan naik. Kami evaluasi dulu," imbuh Wahyu.

Berdasar data Pemkot Malang, jumlah guru PAUD di angka 2.300 jiwa. Pada 2026, jumlah penerima tunjangan mencapai 2.278 orang. Mereka yang menerima insentif merupakan guru belum mendapatkan sertifikasi.

Baca juga: Ribuan Guru PAUD di Mojokerto Semringah Dapat Rezeki Nomplok Rp 1,5 Juta, Dana Insentif Cair

"Ya, itu kami akan menghitung karena saat ini kan sedang efisiensi. Kemudian dana transfer ke daerah juga sedang terpotong," ujar Wahyu, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, usulan peningkatan kesejahteraan tenaga PAUD tetap akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Perhitungan juga akan dibahas bersama DPRD Kota Malang. Sebab, penambahan alokasi anggaran membutuhkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

"Tentu apabila ini memungkinkan, terkait dengan PAUD, kami akan hitung,” paparnya.

Wahyu menegaskan Pemkot Malang tidak serta-merta menolak gagasan menaikkan tunjangan tenaga PAUD. Pemerintah daerah akan melihat terlebih dahulu ruang fiskal yang tersedia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kenaikan tunjangan kepada para guru PAUD tersebut ke eksekutif. Amithya mengatakan, jika memungkinkan kenaikan mencapai Rp1 juta.

Namun Amithya juga memahami bahwa kenaikan yang dilakukan perlu dibicarakan dan bertahap. Tahap awal usulan kenaikan tunjangan guru PAUD tersebut sudah disampaikan dalam rapat paripurna. 

Tunjangan tersebut baru bisa direalisasikan pada 2027. Pada perubahan anggaran keuangan 2026, eksekutif tidak memasukan tunjangan PAUD ke platform perubahan anggaran.

"Kemungkinan baru bisa ditingkatkan tahun depan. Tambahan untuk tunjangan guru PAUD tidak diusulkan pada PAK,” ujar Amithya, Selasa.

Amithya mengatakan, penambahan tunjangan itu akan dikaji pada pembahasan APBD 2027. Perhitungan secara menyeluruh harus dilakukan sebelum menentukan besaran insentif. 

penentuan tunjangan juga melihat proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang. Selain itu, juga menghitung jumlah penerimanya.

“Setelah dana transfer ditetapkan, kami akan menghitung menyesuaikan dengan jumlah guru,” paparnya