Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Nur Rahma Sagita
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN –
Pembangunan 144 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Manna-Kaur menuai keluhan dari 31 tim pelaksana.
Pembayaran pekerjaan disebut mandek hampir sebulan, hingga membuat sejumlah pembangunan di lapangan terhenti meski progresnya sudah mencapai tahap akhir.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada terhentinya sejumlah pekerjaan pembangunan KDMP di lapangan.
Pantauan TribunBengkulu.com, salah satu lokasi pembangunan KDMP di Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, terlihat belum rampung.
Bangunan yang berada di lokasi tersebut baru tampak berupa pondasi dan dinding. Di bagian depan bangunan terpasang tulisan Koperasi Merah Putih Batu Kuning.
Namun, tidak terlihat aktivitas pekerja di lokasi. Pembangunan tampak terhenti meski bangunan belum sepenuhnya selesai.
Para pelaksana mengaku pekerjaan telah dilakukan sesuai program dan progres yang ditetapkan.
Namun, pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan dan diperiksa disebut mengalami kemacetan selama hampir satu bulan.
Salah seorang pelaksana KDMP Bengkulu Selatan, Julius, mengatakan pihaknya mendukung program pembangunan KDMP.
Menurutnya, para pelaksana tidak mempersoalkan program tersebut dan telah menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.
Saat ini, mereka hanya meminta hak berupa pembayaran berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan dan diperiksa.
"Adanya program KDMP ini kami sangat mendukung dan telah kami laksanakan. Namun sampai sekarang tidak lain dan tidak bukan, kami hanya menuntut hak kami, yaitu pembayaran sesuai dengan progres yang telah kami laksanakan," ujar Julius saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: Harga Sawit Bengkulu Selatan Selasa 25 Agustus 2026 Stabil, Tertinggi Rp2.880 per Kg
Julius mengatakan persoalan pembayaran tersebut tidak hanya dialami satu pelaksana.
Keluhan serupa, kata dia, dirasakan para pelaksana pembangunan KDMP di wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur.
Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan, mekanisme pembayaran masih berjalan sesuai ketentuan.
Namun, dalam hampir satu bulan terakhir, pembayaran disebut mengalami kendala.
"Awalnya sistem pembayaran berjalan, tetapi sekarang sudah hampir satu bulan macet. Makanya kami sebagai pelaksana ingin menagih uang kami sesuai dengan progres yang telah diperiksa," katanya.
Untuk salah satu pekerjaan yang ditanganinya, Julius menyebut progres pembangunan telah mencapai sekitar 99 persen dan hanya menyisakan tahap finishing.
Terhentinya pembayaran turut berdampak terhadap kelanjutan pembangunan di lapangan.
Julius mengatakan para pelaksana harus memenuhi berbagai kewajiban, mulai dari membayar upah tukang hingga membeli material bangunan.
Selain itu, masih terdapat tagihan kepada toko material, galian C dan depot kayu.
"Bangunan ini sudah hampir selesai, tinggal finishing. Tapi pekerjaan mandek karena tukang harus digaji, material harus dibeli, toko tidak mau mengutang lagi, galian C harus dibayar dan depot kayu juga harus dibayar. Bagaimana kami membayar mereka kalau tagihan saja belum keluar?" ungkapnya.
Para pelaksana mengaku telah mendatangi pihak terkait untuk mempertanyakan persoalan tersebut.
Namun, mereka mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kapan pembayaran akan direalisasikan.
Julius juga mengaku mendapat informasi mengenai kemungkinan pekerjaan pembangunan KDMP akan diambil alih.
Informasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai nasib pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan para pelaksana.
"Kami sudah mendatangi pihak terkait, tetapi hasilnya tetap begitu. Bahkan ada informasi seluruh pekerjaan KDMP akan diambil alih dan akan dinolkan. Saya kira yang lainnya juga tidak menerima, tetapi saya tidak tahu bagaimana dengan pelaksana yang lain," tegas Julius.
Pelaksana KDMP lainnya, Delon, membenarkan adanya kendala pembayaran pembangunan.
Ia mengatakan pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan progres pembangunan yang telah dilaksanakan.
Namun, hingga kini pembayaran sesuai progres yang telah dikerjakan belum diterima.
"Pembayaran KDMP sesuai permen dan berdasarkan progres yang telah dilakukan. Saat ini sudah hampir satu bulan kami tidak melakukan pekerjaan di lapangan karena terkendala pembayaran tukang. Sampai saat ini pembayaran sesuai progres yang kami kerjakan belum kami terima," kata Delon.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat aktivitas pembangunan di lapangan terhenti.
Para pelaksana kesulitan melanjutkan pekerjaan karena harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban pembayaran kepada pekerja.
Pelaksana KDMP lainnya, Wadimin, berharap pihak yang bertanggung jawab terhadap pendanaan segera memberikan kepastian dan merealisasikan pembayaran.
Ia menilai penghentian pekerjaan selama lebih dari satu bulan turut menimbulkan persepsi kurang baik di tengah masyarakat.
"Harapan kami kepada pihak yang memegang keuangan agar dalam waktu dekat bisa merealisasikan dana. Supaya pembangunan kami bisa berjalan kembali. Karena sudah lebih dari satu bulan kami off, akhirnya pekerjaan terhenti dan masyarakat seolah-olah menilai kami sebagai pelaksana tidak benar," ungkap Wadimin.
Senada, pelaksana KDMP Ujang mengatakan pihaknya telah menunggu pencairan dana selama hampir satu bulan.
Ia berharap pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Menurut Ujang, apabila pembangunan memang tidak dapat dilanjutkan, pihak pelaksana tetap meminta hak atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai progres di lapangan.
"Kami sudah satu bulan berharap pihak terkait segera mencairkan dana. Seandainya memang pembangunan ini tidak bisa dilanjutkan, kami sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana. Jadi, kami menuntut hak kami untuk pekerjaan yang telah kami laksanakan agar dibayarkan," tegas Ujang.
Para pelaksana berharap persoalan pembayaran pembangunan 144 unit KDMP di wilayah Manna-Kaur segera mendapatkan penyelesaian.
Mereka juga meminta agar pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat direalisasikan sehingga pembangunan yang masih tersisa bisa kembali berjalan.
Selain itu, penyelesaian pembayaran diharapkan dapat membantu para pelaksana memenuhi kewajiban kepada tukang, pemasok material, serta pihak lain yang terlibat dalam pembangunan KDMP.
