POSBELITUNG.CO--Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga pejabat untuk memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.
Ketiga pejabat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Penunjukan tersebut sekaligus membantah isu yang sebelumnya ramai di media sosial bahwa pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator pemadaman karhutla di Kalimantan.
"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujar Prasetyo di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Menurut Prasetyo, informasi yang beredar di media sosial tidak semuanya dapat dijadikan rujukan.
Pemerintah memang meminta seluruh pihak ikut membantu penanganan karhutla, tetapi koordinasi utama tetap berada di tangan pemerintah.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kewenangannya bukan di situ," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang terdampak karhutla.
Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukan tiga pejabat tersebut bukan berarti masing-masing hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah tertentu.
Pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan memastikan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata Prasetyo.
Perhatian pemerintah mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
"Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," sambungnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah memilih pendekatan lintas sektor dalam menangani karhutla. Persoalan kebakaran tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga membutuhkan koordinasi keamanan, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pengerahan personel di lapangan.
Siapa 3 Pejabat yang Ditunjuk Prabowo?
1. Djamari Chaniago, Menko Polkam Berlatar Belakang Militer
Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan.
Lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949, Djamari merupakan lulusan Akabri 1971 dari kecabangan infanteri.
Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, Wakasad hingga Kepala Staf Umum TNI.
Pada September 2025, Djamari dipercaya Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dalam penanganan karhutla, latar belakang tersebut relevan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya ketika diperlukan sinergi antara aparat keamanan dan unsur pemerintah di daerah.
2. Cak Imin, Menko PM dengan Pengalaman Politik
Berbeda dengan Djamari, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.
Lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966, Cak Imin merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada dan kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Indonesia.
Karier politiknya berkembang sejak era Reformasi. Ia ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemudian menjadi anggota DPR RI dan pernah menduduki posisi pimpinan DPR.
Cak Imin juga pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Dalam pemerintahan Prabowo, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Keterlibatan Cak Imin dalam penanganan karhutla berkaitan dengan dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan warga di daerah terdampak.
3. Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAD yang Berpengalaman di Kewilayahan
Pejabat ketiga adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Maruli lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Februari 1970 dan merupakan lulusan Akademi Militer 1992.
Ia memiliki pengalaman panjang di lingkungan TNI, termasuk di Kopassus.
Sebelum dipercaya menjadi KSAD, Maruli pernah menjabat Komandan Paspampres, Pangdam IX/Udayana dan Pangkostrad.
Pengalaman memimpin satuan serta tugas kewilayahan menjadi salah satu modal penting dalam koordinasi penanganan karhutla yang membutuhkan pengerahan personel dan dukungan lintas wilayah.
Penunjukan tiga pejabat tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti pihak tertentu otomatis memiliki kewenangan sebagai koordinator.
Dengan adanya pembagian tugas kepada pejabat pemerintah, pemerintah pusat berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang menghadapi ancaman kebakaran selama periode rawan.
Sementara itu, isu mengenai Haji Isam sebagai koordinator karhutla dipastikan tidak benar oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
(Bangkapos.com/Surya.co.id/Kompas.com)
